26 Juli 2017•Update: 27 Juli 2017
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mengingatkan proses pengadaan alutsista harus dimulai dengan komunikasi antar pemerintah dan proses transparan. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi dalam pengadaan alutsista.
“Saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi negara dari segala bentuk ancaman yang ada,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat mengenai pengadaan alutsista di Jakarta, Rabu.
Industri pertahanan nasional menjadi perhatian khusus presiden. Menurutnya Indonesia mendapatkan banyak tawaran kerja sama pembuatan alutsista di antaranya berupa transfer teknologi dan juga pembuatan desain bersama. Dia berharap jajarannya bisa memanfaatkan momen tersebut.
"Untuk itu fokus pengadaan alat utama sistem senjata bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang khas,” tukas mantan Gubernur Jakarta itu.
Dalam rapat yang dihadiri panglima TNI dan menteri-menteri terkait keamanan, Presiden menekankan kalau Indonesia harus berpandangan jauh ke depan saat akan membeli sistem persenjataan.
“Tidak boleh lagi Indonesia membeli misalnya pesawat tempur tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujar presiden lagi.
