Erric Permana
JAKARTA
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membantah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai adanya pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi yang mengatasnamakan Presiden RI Joko Widodo.
Dirinya yakin pernyataan Panglima TNI tersebut tidak benar, sebab seluruh kegiatan pembelian senjata harus melalui perizinan dirinya.
"Tentara, Polri, Bakamla RI, Lapas atau Menkumham, Bea Cukai, Menteri Kehutanan itu harus minta kepada Menhan," tegas Ryamizard di kantornya Selasa.
Berdasarkan surat yang masuk kepada dirinya, hanya surat permohonan pengadaan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat ditujukan kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.
Surat yang tertanggal Mei 2017 dan bersifat rahasia tersebut menjelaskan mengenai alasan BIN untuk membeli senjata.
"BIN membutuhkan senjata api untuk digunakan dalam mendukung kegiatan latihan taruna/taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)," kata Menteri.
Surat tersebut juga menjelaskan pengadaan 500 pucuk senjata jenis SS2-V2 Kaliber 5,56 x 45 mm buatan PT Pindad dan munisi MU1-TJA1 Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 72.750 butir.
Surat itu juga ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai kesalahan pernyataan tersebut karena kurangnya komunikasi.
Bahkan kata dia, Presiden sudab mengetahui hal ini.
"[Kata presiden] Ya komunikasi kurang," ujarnya.
Dia pun memaklumi adanya kesalahan komunikasi tersebut. "Bukan keliru tapi dari stafnya [Panglima TNI] kurang masukan [informasi]," katanya.
Sebelumnya, pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmayanto memicu perdebatan panas di kalangan masyarakat. Saat bertemu dengan para purnawirawan jenderal pada Jumat, dia mengungkap ada institusi non-militer yang hendak mengimpor 5.000 pucuk senjata tanpa izin Mabes TNI.
Dalam pidatonya itu, Gatot juga menambahkan dengan ancaman akan menyerbu jika ada institusi yang memiliki senjata dengan kekuatan menembak tank atau pesawat.
Selepas pernyataan Gatot ini, komentar bermunculan mulai dari politisi hingga aktivis sosial. Rata-rata mereka menyayangkan pernyataan Gatot dan meminta penjelasan dari pemerintah.
