Erric Permana
28 September 2018•Update: 28 September 2018
Erric Permana
JAKARTA
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan perempuan sebagai agen perdamaian dalam perjuangan global melawan terorisme.
Ini disampaikan Retno dalam pertemuan Ninth Ministerial Plenary of The Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) di New York pada 25 September 2018.
"Tren baru dalam terorisme yang melibatkan keluarga seperti kejadian yang dialami Indonesia di Surabaya semakin membutuhkan peran perempuan dalam perjuangan melawan terorisme” jelas Menlu melalui siaran persnya.
Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai di keluarga sehingga bisa membentuk perspektif positif.
"Salah satu contoh untuk pemberdayaan perempuan adalah inisiatif Peace Village sebagai soft approach untuk perjuangan melawan terorisme. Inisiatif ini menargetkan untuk menyebarkan nilai nilai damai dan toleransi dengan pemberdayaan wanita di komunitas lokal, khususnya di sektor ekonomi” kata Menlu.
Dia menambahkan peningkatan nilai positif dan kesejahteraan akan menjadi perisai kuat terhadap pengaruh pandangan ekstrimisime dan nilai-nilai intoleran.
Menutup pernyataannya, Menlu RI menyambut baik kerja sama yang lebih erat antara GCTF dengan PBB untuk mengatasi evolusi dan trend baru terorisme.
Indonesia mendukung empat dokumen yang disampaikan oleh pertemuan ini yang dapat menjadi panduan melawan terrorisme.
“Tahap selanjutnya bagaimana kita dapat mengimplementasi rekomendasi ini dalam kerangka nasional dan regional” tegas dia.
Empat rekomendasi yang didorong oleh pertemuan ini adalah dalam isu Homegrown Terrorism, the Challenge of Returning Families of FTFs, the Collection, Use and Sharing of Evidence for Purposes of Criminal Prosecution of Terrorist Suspects dan the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism.
Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara anggota GCTF yang ditujukan sebagai forum untuk kerja sama global mengatasi ancaman terorisme. Forum yang dibentuk tahun 2011 tersebut terdiri dari berbagai kelompok kerja yang mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan kegiatan untuk melawan terorisme.
