Diyar Guldogan
23 Desember 2025•Update: 26 Desember 2025
WASHINGTON
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negaranya membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional, dengan alasan meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan sekitar wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan di Florida pada Senin (23/12), menyusul keputusannya menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus Washington untuk Greenland.
“Kami membutuhkan Greenland untuk perlindungan nasional,” kata Trump. Ia menilai Denmark, yang mengelola wilayah semi-otonom tersebut, tidak memberikan perlindungan militer yang memadai.
Trump menegaskan bahwa kepentingan AS terhadap Greenland bukan didorong oleh sumber daya alam. “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral. Jika Anda melihat garis pantai Greenland, Anda akan melihat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana. Kami membutuhkannya demi keamanan nasional. Kami harus memilikinya,” ujarnya.
Trump juga menyebut Landry sebagai sosok yang tepat untuk tugas tersebut. “Dia orang hebat, seorang pembuat kesepakatan,” kata Trump.
Menanggapi pernyataan tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan bahwa Greenland bukanlah wilayah yang dapat dianeksasi oleh negara lain.
“Anda tidak bisa mencaplok negara lain, bahkan dengan alasan keamanan internasional. Greenland adalah milik rakyat Greenland, dan Amerika Serikat tidak akan mengambil alih Greenland,” demikian bunyi pernyataan bersama mereka.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan pemerintah Denmark akan memanggil Duta Besar AS untuk Denmark, Kenneth A. Howery, guna meminta penjelasan terkait penunjukan Landry sebagai utusan khusus.
Sementara itu, Jeff Landry menyampaikan terima kasih kepada Trump melalui platform media sosial X. Ia menyebut penunjukan tersebut sebagai kehormatan dan menegaskan bahwa tugas itu tidak memengaruhi jabatannya sebagai Gubernur Louisiana.
Greenland merupakan bekas koloni Denmark yang memperoleh status pemerintahan sendiri pada 1979. Pada 2008, wilayah tersebut menggelar referendum, di mana 75,5 persen pemilih menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Sendiri yang mulai berlaku pada 21 Juni 2009.
Melalui aturan tersebut, Greenland mendapatkan otonomi yang lebih luas, meskipun kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap berada di bawah kewenangan Denmark.
