JAKARTA
Para ahli internasional menyampaikan masa depan Amerika Serikat kini ada di kawasan Indo-Pacific dan kunjungan Wapres AS Kamala Harris ke Singapura dan Vietnam merupakan bagian dari penguatan posisinya di Indo-Pacific.
Ramadhan Muhaimin, peneliti di Pusat Studi Perdamaian dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia, mengatakan kunjungan ini merupakan langkah AS memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pacific untuk melawan dominasi China.
Bahkan Ramdhan mengatakan langkah AS meninggalkan Afghanistan salah satunya didorong upaya negara itu memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pacific.
Menurut Ramdhan, Indo-Pacific adalah kawasan masa depan bagi AS karena ekonomi negeri Paman Sam itu sangat bergantung pada Indo-Pacific.
“Dari pernyataan Kamala Harris di Singapura, sangat clear bahwa kunjungannya ke Asia Tenggara, dalam hal ini Vietnam dan Singapura, adalah untuk memperkuat Amerika Serikat di Indo-Pacific,” kata Ramdhan kepada Anadolu Agency pada Kamis.
Kawasan Indo-Pasifik merujuk kepada negara-negara yang terletak secara geografis di kawasan Samudera Hindia dan Samudra Pasifik.
Kawasan ini merupakan rumah bagi 60 persen populasi dunia dengan total GDP mencapai hampir USD52 triliun dolar AS.
Saat berpidato di Singapura, Selasa, Kamala menyinggung tindakan China yang terus mengintimidasi dan membuat klaim sepihak di sebagian besar Laut China Selatan.
Menurut Kamala, klaim China tersebut telah ditolak oleh putusan pengadilan arbitrase pada 2016 serta tindakan Beijing berpotensi mengancam kedaulatan negara lain yang juga mengklaim sebagian perairan tersebut.
Sementara dalam kunjungan Kamala ke Vietnam, Washington menawarkan lebih banyak kunjungan kapal perang AS kepada Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc.
Kamala bahkan menekankan kembali bahwa ekspansi Beijing merupakan sesuatu yang berbahaya.
Ramdhan mengatakan langkah AS mendekati Vietnam karena negara itu yang intens berkonflik dengan China di Laut China Selatan.
“Menurut laporan, Vietnam membentuk milisi maritim di Laut China Selatan, jumlahnya sekitar 70 ribu nelayan yang diberdayakan pemerintah. Ini untuk mengimbangi intensitas nelayan China di Laut China Selatan,” ucap Ramdhan.
China bersikukuh mengklaim sekitar 90 persen dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai "sembilan garis putus-putus".
Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Filipina, Malaysia, Indonesia dan Brunei.
Ramdhan mengatakan setelah kunjungan ke Singapura dan Vietnam, AS akan melanjutkan safari geopolitiknya di Indo-Pacific dengan pola pendekatan diplomasi yang berbeda-beda.
“Mungkin pendekatan diplomasi militer, pendekatan kunjungan diplomatik, diplomasi vaksin, diplomasi ekonomi, atau lainnya,” ucap Ramdhan.
Pada awal Agustus, Indonesia-AS juga telah melakukan latihan perang bersama skala besar yang melibatkan 3.700 pasukan dari kedua negara.
“Meskipun latihan perang ini rutin antara TNI dengan US Army, tapi ini dengan skala lebih besar yang memancing latihan serupa China dengan Rusia,” kata Ramdhan.
Dalam empat tahun terakhir, Amerika Serikat terus menjadi mitra perdagangan dan investasi terbesar kedua di ASEAN. Volume perdagangan kedua pihak meningkat sebesar 39 persen dari USD211,8 miliar menjadi USD294,6 miliar dalam periode 2016-2020, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Pesan dukungan bagi ASEAN lawan China
Di sisi lain, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai langkah AS keluar dari Afghanistan tidak terkait persaingannya dengan China.
“Langkah AS keluar dari Afghanistan karena terlalu lama dan biaya yang sangat tinggi, serta banyaknya korban tentara AS untuk memastikan Taliban punah,” kata Hikmahanto kepada Anadolu Agency, Kamis.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) tersebut, pernyataan Kamala di Singapura dan Vietnam merupakan peringatan ke China dan pesan agar negara-negara Asia Tenggara tidak takut bila berhadapan dengan China karena AS akan mendukung.
“AS menghendaki adanya freedom of navigation dan tentunya negara-negara di Asia Pasifik tidak jatuh dalam jebakan hutang China,” ungkap Hikmahanto kepada Anadolu Agency.
Selain itu, Hikmahanto mengatakan absennya Kamala ke Indonesia tidak berarti RI dinilai kurang penting.
Menurut dia, AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden membangun kerja sama dengan Indonesia di level konkret, bukan simbolis.
Hikmahanto mengatakan hal itu terkait dengan ideologi partai Biden, Demokrat, yang mengusung penghormatan terhadap HAM dan demokrasi.
“Bagi konstituen partai ini sulit untuk menghilangkan kesan bahwa Indonesia telah terbebas dari isu pelanggaran HAM dan demokratisasi,” kata Hikmahanto merujuk pada era otoriter Presiden Soeharto hingga masa reformasi.
“Oleh karenanya, pemerintahan Biden tetap melihat Indonesia penting, namun pada saat bersamaan tidak dipersepsikan oleh konstituennya seolah Biden meninggalkan idealisme pengusungan HAM dan demokrasi,” lanjut dia.
Catatan HAM Indonesia selama tahun 2019, dinilai merosot oleh organisasi pemantau HAM dunia, Human Rights Watch (HRW), termasuk dalam isu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua, hak-hak lingkungan, dan lain sebagainya.
Tanggapan Indonesia
Pemerintah Indonesia mengaku tidak bisa menduga-duga mengenai pertimbangan di balik kunjungan luar negeri kepala negara asing.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menekankan pentingnya posisi Indonesia di mata AS terlihat ketika kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ke Washington DC, pada awal Agustus.
Menlu Retno diundang oleh Menlu AS Antony Blinken ke Washington untuk melakukan pertemuan bilateral di tengah pandemi.
Faizasyah menambahkan Retno menjadi menlu pertama dari negara anggota ASEAN yang melakukan pertemuan bilateral secara langsung di Washington.
“(Undangan Menlu AS ke Menlu RI) menjelaskan dua hal, pertama arti penting hubungan bilateral kedua negara dan kedua, pandangan Amerika Serikat atas posisi serta peran strategis Indonesia di kawasan,” ucap Faizasyah kepada Anadolu Agency, Rabu.
