28 Juli 2017•Update: 28 Juli 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menawarkan pembiayaan proyek infrastruktur senilai Rp 217 triliun ke pengusaha di dua kota besar Tiongko, yaitu Beijing dan Tianjin. Proyek-proyek tersebut di antaranya adalah pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung dan kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea mengatakan, selain dua proyek itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, 15 proyek pembangkit listrik, 5 proyek jalan tol dan 5 proyek. Semua pembiayaan proyek ini dilakukan dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN /PINA (Skema Business-to-Business).
Secara rinci, proyek jalan tol sebesar Rp 42 triliun, proyek pelabuhan laut senilai Rp 60 triliun, pembangkit listrik Rp 100 triliun dan proyek integrated tourism resort sebesar Rp 15 triliun.
“China dipilih karena tingginya minat dari para pelaku bisnis di bidang infrastruktur. Bentuk pembiayaan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujarnya.
Dari data BKPM, China merupakan salah satu kontributor utama realisasi investasi. Periode Januari-Juni 2017, RRT berada di peringkat tiga dengan nilai investasi mencapai US 2 miliar. Posisi RRT dibawah Singapura di posisi pertama dengan realisasi USD 3,7 miliar dan Jepang USD 2,8 miliar. Posisi Tiongkok di atas Hongkong, RRT sebesar USD 1 miliar dan Amerika Serikat sebesar USD 1 miliar.
Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, sentiment antichina yang dimunculkan sebagian masyarakat belakangan ini tidak berpengaruh pada penanaman modal asal negara itu di Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum di Beijing pada Mei 2017 turut membantu mendongkrak investasi China di Indonesia. Karena pemerintah aktif menawarkan investasi pada forum tersebut.
