Abbas tuntut AS cabut keputusan sepihaknya

RAMALLAH, Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta Amerika Serikat membatalkan keputusan sepihaknya yang bertentangan dengan resolusi legitimasi internasional pada Kamis.

Berbicara pada pertemuan Majelis Umum PBB, Abbas memperbarui seruannya untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional mengenai resolusi legitimasi internasional, dengan partisipasi internasional yang luas termasuk aktor regional dan internasional, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan dan Kuartet Timur Tengah.

Dia juga menyerukan penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB dan meminta Dewan Keamanan untuk memastikannya, dengan mempertimbangkan resolusi 19/67 tahun 2012 untuk memastikan perlindungan internasional terhadap rakyat Palestina.

Abbas menegaskan bahwa Jerusalem Timur adalah ibu kota negara Palestina di masa depan, terbuka untuk tiga agama monoteistik.

Dia menggambarkan "hukum Nasional Yahudi" yang diadopsi Knesset sebagai hukum rasis yang menyangkal hubungan Palestina dengan tanah air bersejarah mereka dan meniadakan hak-hak nasional mereka yang sah.

"Undang-undang membatalkan resolusi PBB tentang masalah Palestina, Persetujuan Oslo dan perjanjian yang ditandatangani dengan Israel," katanya.

"Ini membatalkan solusi dua negara, merusak peluang yang tersisa untuk menyelamatkan proses perdamaian," tambahnya.

"Kami tidak bisa lagi mempertahankan status quo dari pendudukan dan apartheid, kami berpacu dengan waktu untuk mencegah runtuhnya segala hal," Abbas menekankan.

Abbas melanjutkan untuk menegaskan bahwa dia menjadi sasaran tuntutan untuk mengambil "keputusan yang sulit dan menentukan sebelum akhir tahun ini."

"Sebelum saya datang kepada Anda semua, Dewan Pusat PLO mengadakan sesi di mana kami mengambil keputusan penting untuk meninjau perjanjian yang ditandatangani dengan Israel dan masa depan Otoritas Nasional Palestina (PA)," katanya.

Menurut Abbas, dewan mengambil keputusan penting yang mengharuskannya untuk meninjau perjanjian, politik, ekonomi dan keamanan serupa yang telah dicapai dengan pemerintah Israel dan juga meninjau masa depan Otoritas Nasional Palestina yang telah diberikan tanpa wewenang.

“Dewan Pusat juga menginstruksikan saya untuk menangguhkan pengakuan Palestina terhadap Israel sampai Israel mengakui Negara Palestina atas perbatasan 4 Juni 1967 dan untuk mendekati Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC), untuk menyelidiki pelanggaran perjanjian Israel dan agresi pasukan Israel serta teror dari pemukim yahudi terhadap orang-orang kami, tanah kami dan tempat-tempat suci kami, ”katanya.

Abbas menambahkan bahwa negaranya telah menanggapi secara positif berbagai langkah dari komunitas internasional untuk mencapai perdamaian, termasuk inisiatif Presiden AS Donald Trump dan menyambut baik janjinya untuk meluncurkan langkah komprehensif yang mengarah ke perdamaian.

"Namun," katanya, "kami terkejut dengan keputusan dan tindakan pemerintahan Presiden Trump, yang sepenuhnya bertentangan dengan peran dan komitmen Washington terhadap proses perdamaian."

“Sungguh ironis bahwa pemerintah Amerika masih berbicara tentang apa yang mereka sebut “kesepakatan abad ini ”. Tapi apa yang tersisa dari pemerintahan ini yang dapat diberikan kepada rakyat Palestina? Solusi kemanusiaan?” Tanyanya.

Menurut Abbas, keputusan semacam itu mengancam tujuan nasional Palestina dan merupakan serangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

"Pemerintah AS bahkan bertindak semakin jauh dalam serangannya dengan memotong bantuan kepada Otoritas Nasional Palestina, UNRWA dan rumah sakit Palestina di Yerusalem Timur," tambahnya, mendesak Majelis Umum untuk memastikan dukungan kepada UNRWA sebagai masalah tanggung jawab internasional.

"UNRWA didirikan oleh resolusi Majelis Umum pada tahun 1949 dan diberi mandat untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina sampai tercapainya solusi yang adil dan permanen untuk penderitaan mereka," tegasnya.

Abbas menutup pidatonya dengan mengatakan bahwa Palestina bukan orang yang bisa dikucilkan di muka bumi ini.

“Kami adalah penduduk asli dan akar kami sangat dalam hingga lima ribu tahun. Kami menuntut keadilan terhadap dan implementasi resolusi Anda,” katanya.

Abbas mengatakan bahwa Palestina telah mengakhiri perjanjian dengan Israel dan mereka telah membatalkan semuanya.

Dia melanjutkan dengan menegaskan bahwa "jika Israel tidak mematuhi perjanjian ini, kita akan mengingkari mereka dan mereka akan memikul tanggung jawab dan konsekuensinya."

Dia juga menambahkan bahwa Otoritas Palestina tidak akan mematuhi perjanjian dengan Amerika Serikat asalkan mereka membatalkan semuanya.

Abbas menyinggung perjanjian dengan Hamas, di mana dia mengancam bahwa Otorita Palestina akan menjauhkan diri dari kelompok itu.

"Kami tidak akan bertanggung jawab terhadap jalur Gaza, kecuali semua perjanjian dilaksanakan sepenuhnya."