Michael Gabriel Hernandez
09 Juni 2026•Update: 09 Juni 2026
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan diskors dari jabatannya pada Senin (8/6) setelah penyelidikan terkait tuduhan pelanggaran seksual terhadap dirinya.
Biro Majelis Negara Pihak Statuta Roma, badan pengelola ICC, mengumumkan keputusan tersebut dan menyatakan Khan akan dirujuk ke proses disipliner yang melibatkan seluruh 125 negara anggota berdasarkan hasil penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tidak akan dipublikasikan kepada umum.
"Biro melakukan penilaian berdasarkan laporan investigasi yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS), bukti-bukti yang mendasarinya, masukan dari panel ad hoc ahli peradilan, serta dokumen tertulis yang disampaikan," kata biro tersebut dalam sebuah pernyataan.
Biro menambahkan bahwa keputusan dan dokumen terkait akan tetap bersifat rahasia.
"Biro terus menyerukan penghormatan terhadap privasi dan hak semua pihak yang terlibat, serta menjaga integritas proses yang masih berlangsung," demikian bunyi pernyataan itu.
Sidang Majelis Negara Pihak untuk membahas masalah tersebut dijadwalkan akan digelar "sesegera mungkin."
Khan, yang mengambil cuti sejak Mei 2025 di tengah penyelidikan PBB, pada April lalu menyatakan dirinya telah "dibebaskan dari tuduhan."
Dalam wawancara dengan media Zeteo, Khan mengatakan penyelidikan tersebut tidak menemukan adanya "pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang" dan bahwa dirinya seharusnya diizinkan kembali bekerja.
"Saya telah membaca laporan PBB. Saya telah membaca temuan para hakim. Dalam laporan PBB terdapat 137 temuan, dan tidak satu pun dari temuan tersebut menyimpulkan atau menetapkan adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku tidak pantas dalam bentuk apa pun," kata Khan.
Pada Maret lalu, panel yang terdiri atas tiga hakim secara bulat menyimpulkan dalam opini konsultatif bahwa hasil penyelidikan PBB "tidak membuktikan adanya pelanggaran atau pengabaian tugas berdasarkan kerangka hukum yang berlaku," menurut laporan Middle East Eye.
Penyelidikan tersebut diperintahkan oleh pimpinan Majelis Negara Pihak, badan pengelola ICC, pada November 2024 setelah seorang anggota kantor Khan menuduhnya melakukan pelanggaran seksual.
Pada Agustus tahun lalu, seorang perempuan kedua mengajukan tuduhan serupa dan mengeklaim bahwa Khan telah menyalahgunakan kewenangannya terhadap dirinya saat bekerja di bawah supervisinya.
Tuduhan-tuduhan tersebut muncul ketika kantor Khan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kejahatan perang dan genosida yang melibatkan pejabat serta pasukan Israel di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki.
Pada Mei 2024, Khan mengumumkan akan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan saat itu Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan "tanggung jawab pidana" terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
