Myanmar menutup internet di tengah protes anti-kudeta

Sorwar Alam

ANKARA

Junta militer Myanmar menutup layanan internet di seluruh negeri di tengah protes anti-kudeta, ujar penyedia layanan seluler, Sabtu.

"Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar (MoTC) telah memerintahkan semua operator seluler untuk menutup sementara jaringan data di Myanmar. Layanan suara dan SMS tetap terbuka." kata raksasa telekomunikasi Norwegia Telenor yang mengoperasikan jaringan seluler terbesar kedua di Myanmar.

Dalam urutannya, kementerian mengutip "dasar hukum dalam Undang-undang Telekomunikasi Myanmar, dan referensi peredaran berita palsu, stabilitas bangsa dan kepentingan publik sebagai dasar untuk pesanan," kata operator tersebut dalam sebuah pernyataan.

Langkah itu dilakukan setelah otoritas memblokir Facebook, Twitter, dan Instagram menyusul kudeta militer tak berdarah terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, yang menjalankan menjadi penasihat negara sejak 2016.

Militer menangkap dia dan banyak pejabat partainya setelah kudeta pada hari Senin.

Reporter lepas Anadolu Agency Kyaw Ye Lynn, di Yangon, mengonfirmasi melalui telepon bahwa tidak ada akses internet di kota terbesar di negara itu.

"Sebelum internet di daerah saya ditutup, saya juga mendapat laporan tentang penutupan internet di beberapa daerah lain," ujar dia.

Menurut grup Monash IT Observatory yang berbasis di Australia, penurunan konektivitas internet yang signifikan terjadi di beberapa kota, termasuk Yangon, Mandalay, Kachin, Magway, Bago, Kayah, dan Sen, sejak pukul 07.00 waktu setempat (0030GMT).

"Protes di jalanan meletus di Yangon. Polisi anti huru-hara dikerahkan untuk memblokir pengunjuk rasa. Belum ada tanda-tanda kekerasan," kata dia, menambahkan ada laporan protes di beberapa kota lain.

Grup Telecom mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" dan menekankan kepada pihak berwenang bahwa "akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan setiap saat, terutama selama konflik, untuk memastikan hak dasar masyarakat atas kebebasan berekspresi dan akses ke informasi."

"Kami sangat menyesali dampak penutupan terhadap warga Myanmar," tambah dia.