23 Agustus 2017•Update: 23 Agustus 2017
Kyaw Ye Lynn
YANGON, Myanmar
Mantan ketua PBB Kofi Annan pada Rabu menyerahkan laporannya ke pemerintah Myanmar terkait konflik di Rakhine, dimana warga Muslim etnis Rohingya menghadapi perlakuan kejam.
Annan, yang komitenya direkrut oleh penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi setahun lalu, menyampaikan laporan itu ke Presiden Htin Kyaw di ibukota Nay Pyi Taw, bunyi pernyataan dari komite itu.
Mantan sekjen PBB itu dijadwalkan bertemu Suu Kyi pada Rabu atau Kamis untuk membahas kekerasan antara Rohingya dan komunitas Buddhis di wilayah itu.
Anggota komisi Aye Lwin mengatakan pada awal bulan ini bahwa laporan ini juga termasuk rekomendasi solusi untuk mengatasi konflik.
“Namun belum termasuk dugaan pelanggaran HAM di utara Rakhine,” katanya dalam surel ke Anadolu Agency.
Pengamanan diketatkan pada Oktober tahun lalu di Maungdaw, dimana warga mayoritas adalah etnis Rohingya, yang berujung dengan laporan PBB mengenai pelanggaran HAM oleh pihak keamanan yang mengindikasi adalah kejahatan kemanusiaan.
PBB mendokumentasi adanya pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, kekerasan brutal dan penghilangan orang. Representatif etnis Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi itu.
Komisi penyelidik, yang dijadwalkan mengadakan konferensi pers di Yangon pada Kamis, ditugaskan mencari metode penghindaran konflik, memastikan adanya bantuan kemanusiaan dan mempromosikan pembangunan jangka panjang.
Mereka mewawancara 1.000 orang dalam 12 bulan terakhir, termasuk politisi dan persilangan antara populasi Buddhis dan Muslim.
Rakhine adalah rumah bagi 1,2 juta Rohingya tanpa kewarganegaraan, yang dipandang banyak penduduk Buddhis sebagai imigran gelap dari Bangladesh walaupun mereka sudah tinggal disana selama beberapa generasi.
