Militer Myanmar tambah darurat militer di 9 kota

Kyaw Ye Lynn

YANGON

Rezim kudeta Myanmar menambah pemberlakuan darurat militer di sembilan kota di Yangon dan Mandalay pada Senin, sehari setelah pasukan keamanan menembak mati hampir 40 pengunjuk rasa menuntut pemulihan pemerintahan sipil.

Saluran TV pemerintah MRTV dan Myawaddy mengumumkan darurat militer di kota-kota Aungmyay Thazan, Chan Aye Thazan, Maha Aung Myay, Pyi Gyi Tagon, dan Chan Mya Thazi di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

Darurat militer juga diumumkan di kota-kota Dagon Utara, Okalapa Utara, Dagon Selatan, dan Dagon Seik Kan Yangon.

Menyusul kekerasan yang menewaskan 34 orang dan banyak korban luka, darurat militer telah diumumkan pada Minggu di Hlaing Thar Yar dan Shwe Pyi Thar, dua kota industri di Yangon.

Menurut media lokal, dua orang kembali meninggal karena luka-luka dan empat orang lagi tewas di Bago, Mandalay, dan Hpakant, wilayah utara negara bagian Kachin.

Hlaing Thar Yar dan Shwe Pyi Thar adalah kota-kota besar dan miskin yang dikenal sebagai pusat pabrik dan rumah bagi pabrik pakaian.

Kekerasan pada Minggu telah menyebabkan korban tewas menjadi lebih dari 110 sejak kudeta militer 1 Februari.

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Kedutaan Besar China menuntut keamanan dan keselamatan investasi China setelah junta menuduh para pengunjuk rasa membakar tujuh pabrik, kebanyakan dari mereka unit industri pakaian yang dioperasikan China dan sebuah sekolah di Hlaing Thar Yar dan Shwe Pyi Thar

Belakangan, kedutaan China mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mengambil tindakan efektif untuk menghentikan kekerasan dan menghukum para pelakunya.

Keenam kotapraja Yangon, yang sekarang berada di bawah darurat militer, adalah rumah bagi pekerja industri.

Saluran internet seluler dilaporkan telah terputus di seluruh negeri sejak Senin pagi, sementara layanan wi-fi masih tersedia.

Belum ada pengumuman resmi yang dibuat oleh junta atau operator telekomunikasi soal masalah ini.

Dewan Administrasi Nasional, yang dipimpin panglima militer dan pemimpin kudeta Sen. Jenderal Min Aung Hlaing, telah meningkatkan kekerasannya dalam upaya menekan suara pengunjuk rasa anti-kudeta.

Sementara itu, Pengawas Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York mendesak PBB dan komunitas internasional untuk memberlakukan tindakan keras terhadap junta atas kekejaman terhadap para pengunjuk rasa yang sebagian besar dilakukan secara damai.

"Peningkatan jumlah pengunjuk rasa yang tewas akibat tembakan langsung selama akhir pekan menunjukkan betapa berani pasukan keamanan Myanmar untuk menargetkan pengunjuk rasa dengan peluru tajam," kata wakil direktur HRW Asia Phil Robertson.