Pengadilan menangkan praperadilan Setya Novanto atas KPK

Sheny Fierdha

JAKARTA

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian gugatan prapradilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan pemohon [Setya]. Hakim menolak seluruh eksepsi termohon [KPK],” kata hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin jalannya persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap Setya selaku tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dihentikan.

Sidang praperadilan Setya dimulai sejak Rabu pekan lalu.

Melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Ketut Mulya Arsana, Ketua Umum Partai Golkar ini mengajukan gugatan praperadilan pada awal September lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP oleh lembaga antirasuah.

Ketut mengatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sah karena tanpa melalui proses penyidikan yang sah dan tanpa disertai minimal dua alat bukti yang sah.

Sementara itu, tim kuasa hukum KPK yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan bahwa tuduhan Setya tidak benar. Sebab, mereka telah memeriksa ratusan saksi dan dokumen dalam proses penyelidikan, bahkan telah meningkatkan statusnya ke penyidikan.

Setya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Juli lalu.

Dia diduga mengatur anggaran proyek e-KTP agar disetujui oleh anggota DPR dan diduga mengondisikan pemenang proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Setya diduga mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP atau setara dengan Rp 574 miliar.

Akibat perbuatannya beserta pejabat lainnya, negara telah dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun.