KPK hormati putusan praperadilan Setya Novanto

Shenny Fierdha

JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang memutuskan menerima sebagian gugatan praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kami kuasa hukum KPK menghargai dan menghormati putusan hakim," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi yang memimpin tim kuasa hukum badan antirasuah tersebut usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat.

Namun ia menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari dan meneliti kembali isi dari putusan Hakim Cepi sebagai bahan evaluasi dan konsolidasi bersama tim penyidik, jaksa penuntut umum, serta para pimpinan KPK untuk menentukan langkah berikutnya.

Setiadi menilai Hakim Cepi kurang cermat mengambil putusan.

"Ada beberapa bukti kami yang tidak dijadikan dasar pengambilan putusan oleh hakim," kata Setiadi tanpa merinci lebih jauh bukti apa yang dimaksud.

Pada kesempatan terpisah, Ketut Mulya Arsana yang memimpin tim kuasa hukum Setya mengatakan bahwa putusan praperadilan sudah sesuai dengan fakta persidangan yang ada.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum Setya berikutnya, ia mengaku belum tahu.

"Itu terserah klien [Setya] tapi secara profesional pekerjaan kami sudah selesai," kata Ketut di PN Jaksel, Jumat.

Pada sidang putusan praperadilan yang digelar Jumat sore, Hakim Cepi menyatakan penetapan tersangka Setya oleh KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP adalah tidak sah.

Ia memerintahkan proses penyidikan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut dihentikan.

Hakim Cepi juga menolak seluruh eksepsi KPK.

Setya resmi menyandang status tersangka dari KPK pada Juli.

Ia bersama para pejabat lain diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu (total nilai proyek e-KTP ialah Rp 5,9 triliun).

Setya diduga mengatur anggaran proyek tersebut agar disetujui oleh para anggota DPR lainnya, selain ia pun diduga mengondisikan para pemenang proyek.

Ia diduga mendapat 11 persen dari total nilai proyek e-KTP, yakni setara dengan Rp 574 miliar.