İqbal Musyaffa
23 April 2019•Update: 23 April 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menepis isu miring dan tuduhan yang menyebut industri sawit memperkerjakan pekerja anak di bawah umur.
Ketua Gapki Bidang Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih mengatakan industri sawit telah melakukan pembenahan terhadap isu-isu ketenagakerjaan.
Dia menyayangkan banyaknya laporan dari organisasi internasional yang mendiskreditkan industri sawit dengan seakan-akan ada skandal ketenagakerjaan di dalamnya.
Sumarjono menambahkan tidak ada perusahaan sawit yang memperkerjakan pekerja anak dan perusahaan sudah berkomitmen untuk itu.
“Kita manfaatkan momentum Mayday tahun ini untuk memperbaiki isu perburuhan di industri sawit,” ujar dia dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.
Menurut Sumarjono, Gapki juga sudah bermitra dengan International Labour Organization (ILO) dalam menangani isu ketenagakerjaan.
Dia menjelaskan selama ini industri sawit selalu dituduh dengan enam isu utama, antara lain status ketenagakerjaan, dialog sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja anak, pengupahan, dan pengawasan dari pemerintah.
Sumarjono menambahkan Gapki juga sudah menjalin kerja sama dengan jaringan Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia (Japbusi) yang dibentuk pada 17 Desember lalu sebagai mitra dalam memperbaiki isu ketenagakerjaan.
“Memperbaiki kondisi kelapa sawit tidak mudah karena areanya yang luas,” tambah dia.
Sumarjono melanjutkan upaya lain yang dilakukan dalam memperbaiki isu ketenagakerjaan adalah dengan mendorong penerapan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab.
Meski begitu, dia merasa pemerintah masih belum menganggap isu ketenagakerjaan dalam sektor kelapa sawit sebagai sebuah isu yang penting karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan.
Dalam Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit juga tidak melibatkan kementerian ketenagakerjaan.
Pada kesempatan yang sama, Country Officer ILO Irham Ali mengatakan isu pekerja anak merupakan dampak turunan dari isu ketenagakerjaan lain pada industri kelapa sawit seperti sistem buruh kontrak yang memiliki target kuota harian.
Untuk mencapai target harus melibatkan orang lain utamanya keluarga seperti istri sehingga menimbulkan isu pekerja perempuan dan diskriminasi.
“Belum lagi kalau di sela-sela sekolah anaknya ikut membantu di kebun tetapi malah dipotret sebagai isu pekerja anak,” lanjut Irham.
Irham menambahkan berdasarkan hasil riset diagnosa ILO yang melibatkan 997 responden industri sawit besar hingga petani sawit kecil, tidak ditemukan secara langsung adanya pekerja anak.
“Kalau pekerja anak terjadi di perusahaan besar itu hampir tidak mungkin karena semuanya sudah diatur dan kalau ketahuan akan berdampak buruk bagi image perusahaan,” urai dia.
Irham menjelaskan riset yang dilakukan ILO pada komoditas sawit karena sudah memperkirakan bahwa sawit akan menjadi komoditas yang sangat seksi dan berpengaruh di dunia, khususnya pada sektor energi dan pangan.
“Sawit sekarang sebagai sumber renewable energy yang paling siap di dunia sehingga akan terjadi persaingan bisnis yang luar biasa dan bisa mengarah pada isu yang bukan core persaingan bisnis,” jabar Irham.
Akan tetapi, Irham mengatakan ILO tidak bisa mempublikasikan hasil riset tersebut secara terbuka karena dalam kesepakatan awal dengan Gapki dan pemerintah menetapkan riset bersifat konfidensial.
“Gapki dan pemerintah sepertinya menyesal kenapa konfidensial padahal itu bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang ada saat ini,” ungkap Irham.
