Ekonomi

Pemerintah akan kaji revisi PP tentang pengupahan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan setelah adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2019, pemerintah akan lansgung melakukan kajian terhadap aturan upah buruh tersebut

Erric Permana   | 23.04.2019
Pemerintah akan kaji revisi PP  tentang pengupahan Ribuan massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menyampaikan 13 butir tuntutan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan para buruh pada hari buruh internasional atau May Day di komplek Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018 (Shenny Fierdha - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Erric Permana

BOGOR

Pemerintah mengaku masih akan mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun tentang pengupahan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan setelah adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2019, pemerintah akan langsung melakukan kajian terhadap aturan upah buruh tersebut.

Hanif mengakui sudah mendapatkan masukan mengenai revisi PP tersebut.

"Kalau aspirasi yang pernah disampaikan kepada saya lebih kepada soal peran Dewan Pengupahan [ dalam PP tersebut]," jelas Hanif di Istana Bogor, Jawa Barat

Padahal, menurut dia, tersebut memberikan kepastian bagi dunia usaha dan juga para pekerja.

"Kepastian kepada pekerjanya karena setiap tahun regardless apa pun upahnya naik. Enak banget itu tidak usah demo," tambah dia.

Dalam kampanyenya calon presiden petahana Joko Widodo mengaku akan merevisi peraturan pemerintah tersebut.

Jokowi – panggilan Presiden – mengaku akan membentuk tim untuk mengkaji revisi aturan mengenai upah buruh itu.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.