Iqbal Musyaffa
03 September 2017•Update: 04 September 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Atas perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertolak ke Myanmar Minggu sore ini. Rencananya Retno akan bertemu dengan State Counsellor Menteri Luar Negeri Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.
"Keberangkatan ini merupkan langkah untuk menyikapi situasi yang memanas di Rakhine, Myanmar," ujar Retno dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah agar Pemerintah Myanmar segera memulihkan kondisi di Rakhine. Pada 29 Agustus 2017, melalui pernyataan tertulis Indonesia meminta agar semua pihak di Rakhine menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine, termasuk masyarakat Muslim.
Atas situasi dinamis yang terjadi di Rakhine, Menteri Retno telah berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.
Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Berikutnya, 31 Agustus 2017, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar yang merupakan komitmen dari 11 LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program bertujuan memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State. Terdapat 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan kapasitas senilai USD 2 juta yang berasal dari donasi masyarakat Indonesia.
Retno mengatakan mesin diplomasi Indonesia terus berupaya atasi krisis kemanusiaan ini. Pada 1 September 2017 lalu, bersama Sekjen PBB, Menteri Retno kembali membicarakan strategi akhiri krisis di Myanmar. Sekjen PBB meminta Indonesia berperan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Di tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan terkait situasi di Rakhine, Menteri Retno telah melakukan pertemuan dengan tokoh Islam Indonesia. Di antaranya wakil dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan KAHMI pada 2 September 2017.
Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama, ujar Retno, antara lain pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah Rakhine dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam.
Para tokoh agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine State serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar.
Selain itu, Menlu RI dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya ketersediaan akses bagi lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia ke Myanmar.
Selain bertemu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, Retno direncanakan juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.
"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu atasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," ungkap Retno.
