Pengamat: Program pemulihan ekonomi harus efektif

JAKARTA

Pengamat ekonomi mengatakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah setelah terdampak pandemi Covid-19 harus efektif, karena sudah ada keterlibatan Bank Indonesia yang terlalu jauh dalam skema burden sharing.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan Bank Indonesia sudah terlibat melalui pembelian SBN di pasar perdana untuk pembiayaan belanja publik seperti belanja kesehatan dan bantuan sosial.

Selain itu, suku bunga SBN yang dibeli BI di pasar perdana untuk belanja publik melalui penerbitan obligasi senilai Rp397,5 triliun sepenuhnya ditanggung BI.

“Jangan sampai PEN ini tidak efektif untuk mendorong perekonomian dengan lambatnya penyerapan anggaran, saat ini belanja masih rendah,” ujar Tauhid kepada Anadolu Agency, Rabu.

Dia juga mengatakan anggaran PEN harus cepat dieksekusi agar tidak kehilangan momentum. Menurut Tauhid, saat ekonomi mulai bergerak naik karena PSBB sudah dilonggarkan.

“Dana PEN harusnya masuk pada saat ekonomi masih di bawah,” kata dia.

Tauhid menilai skema burden sharing atau berbagi beban pembiayaan antara otoritas moneter dan fiskal memang terpaksa harus dilakukan pada saat kondisi pasar SBN masih terbatas.

“Kalau tidak ada kelonggaran moneter oleh BI, maka sulit bagi program PEN mendapatkan pembiayaan, sehingga menurut saya, mau tidak mau BI harus sharing,” lanjut Tauhid.

Meski begitu, dia menyoroti beberapa konsekuensi yang harus diperhatikan akibat dampak dari skema burden sharing tersebut, seperti pengaruh terhadap nilai tukar, inflasi, dan juga lonjakan yield SBN.

“Pembiayaan untuk public goods besar, sehingga ada konsekuensi terhadap peningkatan inflasi,” jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia bersama pemerintah sudah menakar implikasi dari kebijakan burden sharing terhadap stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan, seperti pada inflasi, nilai tukar, dan yield SBN.

“Menteri Keuangan mengatakan defisit fiskal tahun ini 6,37 persen dan akan di bawah 3 persen pada 2023, dan kami tentu saja menakar dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi,” ujar Perry beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan BI sudah berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamentalnya dengan menggunakan mekanisme pasar.

Kemudian terkait dampak terhadap inflasi dari pembelian SBN oleh BI di pasar perdana untuk public goods, Perry menilai tidak akan terlalu besar karena permintaan dari ekonomi Indonesia saat ini sangat lemah.

“Dampak terhadap inflasi pada tahun ini tidak akan besar dan tentu saja kita akan monitor bagaimana dampak berikutnya,” ungkap dia.

Perry mengatakan fokus BI bersama pemerintah saat ini adalah pada upaya untuk mempercepat pemulihan dampak dari pandemi Covid-19 dengan tetap memperhitungkan dampak kebijakan saat ini terhadap risiko pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami tentu saja sudah membangun kerangka kerja moneter selama bertahun-tahun dan kalau ada risiko bisa siap untuk merespon,” imbuh Perry.