Pemerintah akan bentuk Komite Industri Nasional

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah terus mematangkan koordinasi untuk membentuk Komite Industri Nasional (KINAS).

Tujuan dari pembentukan komite itu adalah untuk memfasilitasi penyelarasan secara nasional, lintas kementerian/lembaga, dan lintas pemangku kepentingan dalam percepatan agenda pengembangan industri nasional.

Dalam rapat koordinasi pembahasan implementasi industri 4.0 di Jakarta, Kamis, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan melalui komite tersebut pemerintah ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri keempat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kementerian Perindustrian telah merancang ‘Making Indonesia 4.0’ sebagai peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0.

“Memang diperlukan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain,” kata Menteri Airlangga.

Dia menambahkan, lima fokus sektor yang disasar antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronik, dan industri kimia.

Selanjutnya, masih menurut Menteri Airlangga, Kementerian Perindustrian akan mencari proyek-proyek percontohan industri yang sudah menjalankan industri 4.0 di masing-masing sektor.

“Itu adalah lima sektor yang demand-nya terbesar di dunia,” imbuh dia.

Sekitar 80 persen penduduk dunia, menurut dia, menghendaki produk dari lima sektor tersebut.

“Beberapa di antaranya juga memiliki domestic market yang kuat untuk daya saing kita. Jadi itu yang akan jadi prioritas,” kata Menteri Airlangga.

Menteri Airlangga juga menyatakan, Indonesia beraspirasi untuk menjadi satu dari 10 perekonomian terbaik dunia di tahun 2030.

Momentum saat ini, menurut dia, adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia.

“Kita targetkan ekspor netto Indonesia dapat kembali ke level yang sama di tahun 2000, yaitu dengan kontribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” terang dia.

Target lainnya yang coba diraih adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen serta tambahan lapangan pekerjaan.

“Tidak perlu khawatir untuk persoalan tenaga kerja,” tegas dia.

Dengan adanya implementasi roadmap ini, menurut Menteri Airlangga, akan membuat meningkatkan eksistensi dan melakukan ekspansi industri, sehingga justru akan membutuhkan tenaga kerja baru.