Jepang, China tertarik investasi di Rakhine

Pizaro Gozali

JAKARTA

Jepang dan China telah menunjukkan minatnya untuk melakukan investasi di Rakhine setelah banyak investor barat yang pergi karena pelanggaran HAM di daerah itu, lansir Myanmar Times pada Minggu.

Ketertarikan dua negara raksasa ekonomi Asia itu ditunjukkan saat menghadiri Rakhine Investment Fair pada Februari lalu.

State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi, yang turut menghadiri pameran itu, mengklaim pembangunan ekonomi bisa menjadi jawaban bagi banyak kasus kemiskinan di Rakhine.

Menurut Suu Kyi, konflik komunal dalam beberapa tahun terakhir telah menjauhkan para investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Saat solusi politik yang sulit dicapai dalam situasi seperti itu, pemerintah Myanmar percaya bahwa mengembangkan ekonomi menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik antar-komunitas.

Kepala Menteri Rakhine U Nyi Pu mengaku pembangunan ekonomi yang didukung oleh investor lokal dan asing adalah "solusi terbaik untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Rakhine".

Rakhine adalah wilayah yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi sebagai rute perdagangan ke China dari Samudra Hindia.

China kini tengah melakukan pengembangan jaringan pipa minyak dan gas ke provinsi Yunnan.

Myanmar menghadapi tekanan dari Uni Eropa (UE), yang telah menunda penandatanganan perjanjian perlindungan investasi menyusul konflik Rohingya.

Uni Eropa juga telah mempertimbangkan penarikan tarif preferensi yang diberikan kepada Myanmar di bawah the General Scheme of Privileges and Everything but Arms agreements.

Namun, investor China dan Jepang, yang menunjukkan minat investasi di Rakhine, terus mendukung Myanmar.

Menurut laporan, China dan Jepang adalah dua negara yang paling tertarik berinvestasi di Rakhine, diikuti Singapura dan Korea.

Duta Besar Jepang untuk Myanmar Ichiro Maruyama mengatakan negaranya akan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan seperti jalan dan listrik.

Jepang juga telah memberikan bantuan untuk bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Menurut Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga akan bergantung pada peningkatan hubungan antar-komunitas, kebebasan beribadah, dan penutupan kamp-kamp bagi para pengungsi.

Hingga kini, masih ada pembatasan komunitas Muslim di Rakhine.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak kecil -- pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.