PBB serukan Suriah hentikan operasi militer

Betul Yoruk

New York

Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan agar operasi militer di barat daya Suriah segera dihentikan. Melalui juru bicaranya pada Jumat lalu, Guterres menyampaikan kekhawatirannya akan dampak serangan tersebut terhadap rakyat sipil.

Perlu diketahui, wilayah barat daya Suriah merupakan bagian dari perjanjian zona de-eskalasi antara Yordania, Rusia dan Amerika Serikat.

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam pernyataannya menyerukan kepada para pihak yang terlibat untuk menegakkan komitmen dan menjalankan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional dan HAM untuk melindungi warga sipil serta memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan dan berkelanjutan.

Dalam pernyataanya Dujarric menambahkan bahwa semua pemangku kepentingan harus segera berhenti menyerang fasilitas medis dan pendidikan. Semua pihak juga diharapkan untuk menjamin keamanan di daerah tersebut agar PBB dapat segera kembali melakukan pengiriman lintas wilayah.

Sekjen Guterres mendesak komunitas internasional untuk bersatu demi mengakhiri konflik yang semakin meluas. Menurut Guterres konflik ini berisiko semakin merusak kestabilan di kawasan dan memperburuk krisis kemanusiaan yang mendalam di Suriah dan negara-negara sekitarnya.

Guterres juga meminta kepada seluruh pihak terkait untuk fokus memajukan proses politik sesuai perjanjian Jenewa baru-baru ini.

Turki pada Jumat lalu mengutuk serangan rezim pimpinan Bashar al-Assad terhadap rakyat sipil di provinsi Daraa dan Quneitra, sebelah barat daya Suriah.

Juru bicara kementerian luar negeri Turki Hami Aksoy dalam pernyataannya mengungkapkan terdapat ratusan korban jiwa akibat serangan terhadap rakyat sipil di provinsi Daraa dan Quneitra, yang merupakan zona de-eskalasi menurut memorandum yang ditandatangani di Astana.

“Kami sangat sedih dan prihatin. Kami mengutuk keras serangan-serangan yang tidak manusiawi ini,” kata Aksoy.

Aksoy juga menambahkan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh rezim ini merusak upaya Astana dan Jenewa untuk menemukan solusi atas krisis politik dan mengurangi kekerasan di wilayah.

Perang sipil yang terjadi di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak keras protes pro-demokrasi dengan kejam. Menurut PBB, sejak saat itu konflik menelan nyawa ratusan ribu orang.