Marıa Elısa Hospıta
03 Januari 2020•Update: 03 Januari 2020
Mehmet Nuri Ucar
TRIPOLI
Dewan Tinggi Negara Libya menyambut mosi parlemen Turki mengenai pengiriman pasukan ke Libya.
Hal itu disampaikan oleh dewan menyusul permintaan bantuan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB.
Menurut dewan, bantuan militer diperlukan untuk membantu GNA memerangi musuh-musuh asing dan milisi mereka yang berupaya memberontak pemerintahan yang sah.
“Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Rusia, dan Prancis justru mendukung penjahat perang [Khalifa Haftar] yang berbasis di Libya Timur. Padahal pasukan Haftar telah membunuh dan menyiksa rakyat kita. Inilah yang mendorong kami untuk mencari dukungan yang sah dari teman-teman Turki kami," kata dewan.
Dewan Tinggi Negara Libya adalah badan eksekutif dan penasihat yang dibentuk sebagai bagian dari Perjanjian Politik Libya yang ditandatangani pada 17 Desember 2015 di Skhirat, Maroko, untuk mengakhiri perang saudara di negara itu di bawah bimbingan PBB.
Pada Kamis, parlemen Turki meratifikasi mosi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengirim pasukan ke Libya.
Sebanyak 509 anggota parlemen menghadiri pemungutan suara di parlemen, di mana 325 anggota parlemen memilih mendukung mosi tersebut dan 184 menolaknya.
Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) mendukung mosi tersebut, sementara oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Rakyat Demokratik (HDP), dan Good Party (IYI) menentangnya.
