Alarm kelesuan ekonomi dari Sri Mulyani

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Dampak kelesuan ekonomi global mulai dirasakan oleh Indonesia. Kelesuan ekonomi domestik mulai mengkhawatirkan pemerintah. Sikap waspada terlihat di Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menutup-nutupi kondisi ini. Bahkan Sri Mulyani mengakui kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Pengakuan ini dapat dipahami sebagai alarm bagi semua pihak, para investor dan masyarakat pada umumnya.

Kelesuan ekonomi Indonesia mulai terlihat dari melebarnya nilai defisit pada anggaran pemerintah. Serta indikator lain dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga bulan April mencapai Rp101 triliun atau 0,63 persen year on year (yoy) dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer berada pada posisi negatif Rp18,44 triliun.

Angka ini melebar dari realisasi pada April tahun lalu dengan defisit yang hanya Rp54,9 triliun atau 0,37 persen yoy dari PDB.

Sri Mulyani menyampaikan potensi terjadinya kelesuan ekonomi juga terlihat dari kinerja penerimaan pajak. Data terbaru menunjukkan penerimaan pajak yang tumbuh dengan angka yang cukup rendah.

Penerimaan dari sektor pajak hanya mampu mengalami pertumbuhan 1,02 persen yoy dengan jumlah Rp387 triliun atau 24,53 persen dari target APBN 2019.

Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada April tahun lalu yang mencapai 10,8 persen yoy.

Realisasi sementara penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp 232,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 129,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 0,3 triliun, dan pajak lainnya Rp 1,9 triliun.

"Pajak Penghasilan nonmigas ini tumbuh positif 4,1 persen, tapi tahun lalu tumbuhnya bisa lebih tinggi 10,3 persen," kata Sri Mulyani.

Salah satu pajak nonmigas yang melambat adalah PPh badan yang tercatat Rp 94,9 triliun, atau hanya tumbuh 4,9 persen, dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar 23,6 persen.

"PPh Badan tahun ini hanya sedikit di bawah lima persen, karena perusahaan terbuka labanya hanya tumbuh 7,12 persen pada 2018. Ini memperlihatkan korporasi tidak menikmati laba sekuat tahun sebelumnya," ujarnya. Tidak heran, belakangan bursa saham Indonesia mencatatkan rapor merah dalam sepekan terakhir, karena investor melakukan aksi jual.

Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menurun, karena hanya mencapai Rp 129,9 triliun, atau tumbuh negatif 4,3 persen dibandingkan periode April 2018 sebesar 14 persen. Penurunan ini sebagian besar karena adanya kebijakan restitusi pajak dan penurunan harga komoditas di pasar dunia.

Kebijakan percepatan restitusi telah diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha dengan realisasi hingga April 2019 tercatat Rp 62 triliun atau tumbuh 34 persen.

Secara sektoral, perlambatan penerimaan pajak ini terlihat di sektor industri pengolahan dan pertambangan antara lain karena pengaruh perlemahan harga komoditas.

“Kegiatan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dari dalam dan luar, telah terefleksikan ke penerimaan perpajakan,” ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, dari sisi realisasi pendapatan negara dan hibah hanya tumbuh 0,5 persen yoy dengan nilai Rp530,74 triliun atau 24,51 persen terhadap target APBN 2019.

Realisasi penerimaan negara tersebut, rinciannya: penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) sebesar Rp436,41 triliun atau 24,43 persen dari target; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp93,97 triliun atau 24,84 persen dari target; dan penerimaan hibah sebesar Rp354,30 miliar atau 81,39 dari target dalam APBN 2019.

Penerimaan perpajakan (pos data yang termasuk bea cukai), memang mampu tumbuh 4,72 persen (yoy). Tetapi, bila dirinci lebih jauh, pertumbuhan perpajakan ini banyak tertolong oleh penerimaan bea cukai yang mencapai Rp49,42 triliun atau tumbuh 46,98 persen (yoy). Penerimaan bea cukai tersebut sudah mencapai 23,66 persen dari target dalam APBN tahun ini.

Sementara itu, pada sisi belanja sampai dengan akhir April 2019 telah terealisasi belanja negara yang mencapai Rp631,78 triliun atau 25,7 persen dari pagu APBN 2019, tumbuh 8,4 persen (yoy).

Sri Mulyani mengatakan untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah menutupinya dengan utang sebesar Rp144,98 triliun.

Kinerja penerimaan negara di atas memperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya pada bulan ini seputar kelesuan ekonomi Indonesia. Pekan ini, Rabu, BPS melansir neraca perdagangan Indonesia bulan April yang mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah sebesar USD2,5 miliar, melebihi data defisit terbesar sebelumnya pada Juli 2013 yang masih USD2,33 miliar.

Sebelumnya, Senin, 6 Mei 2019, BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I 2019 yang hanya 5,07 persen. Tingkat pertumbuhan ini turun cukup dalam dari triwulan IV 2018 yang masih 5,18 persen, dan hanya sedikit membaik dari triwulan I 2018 yang sebesar 5,06 persen.   

Terjadi outflow, nilai tukar melemah, IHSG nelangsa

Tekanan ekonomi dari dalam negeri terjadi bersamaan dengan datangnya tekanan dari luar negeri yang bersumber dari ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Dampaknya, bursa saham Indonesia dan nilai tukar rupiah membukukan rapor merah sepekan kemarin.

Hantaman kepada perekonomian dan pasar keuangan Indonesia terjadi secara bersamaan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kondisi perekonomian global saat ini masih penuh ketidakpastian akibat dari ketegangan perang dagang antara AS dan China yang tak kunjung usai.

Ketegangan diperparah dengan aksi pengenaan tarif yang dilakukan kedua negara tersebut sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

“Aliran modal yang semula masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia, kini kembali pulang ke negara maju,” ujar Perry, di Jakarta, Jumat.

“Dampak ketidakpastian ini bagi Indonesia adalah terjadinya outflow berdasarkan data settlement tanggal 13-16 Mei sebesar Rp11,3 triliun,” ungkap Perry.

Aliran modal yang keluar tersebut terdiri dari Rp7,6 triliun pada SBN dan Rp4,1 triliun pada saham.

“Umumnya yang keluar adalah investor jangka pendek yang bersifat trader dan keluar sebagai respon bagi ketidakpastian pasar keuangan global,” urai Perry.

Kondisi tersebut juga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp14.500 per dolar AS.

Perry berharap ketegangan dua negara adidaya itu segera mereda dengan tetap melanjutkan negosiasi di meja perundingan yang berujung pada kesepakatan.

Selain itu, pada 22 Juni nanti di Osaka, Jepang, akan berlangsung pertemuan pemimpin G20 dan diharapkan kedua negara akan mencapai kesepakatan pada ajang tersebut.

Perry menegaskan BI selalu berada di pasar untuk melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi ganda melalui pasar valas pada pasar spot dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan tetap menjaga mekanisme pasar.

“Catatan terakhir memang yield SBN 10 tahun naik ke 8,02 persen, sementara yield treasury AS 10 tahun sebesar 2,39 persen,” kata Perry.

Ketidakpastian ekonomi global merambat pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah meninggalkan zona 6.000 pada akhir pekan, setelah selalu berkutat di zona merah dalam beberapa hari terakhir.

Pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat, IHSG ditutup dengan koreksi 1,17 persen di level 5.826,868.

Dalam lima hari terakhir, IHSG selalu ditutup dengan pelemahan di atas 1 persen.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso tampak berusaha menenangkan pasar. Wimboh menyampaikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelemahan IHSG tersebut.

“Ini dampak dari trade war saja dan hanya berlangsung sementara karena memang pasar keuangan begitu,” ujar Wimboh santai.

Bertransaksi tanpa dollar AS

Para pengusaha mulai bersuara, melihat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Maklum, pelemahan kurs rupiah ini akan menyulitkan pengusaha, antara lain harus menyediakan dollar AS untuk melakukan impor maupun untuk ekspor.

Pada saat rupiah dengan dollar AS sedang berfluktuasi seperti sekarang, pengusaha tentu akan kerepotan dan terancam mengalami kerugian kurs.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah perlu mendorong agar pengusaha ebih banyak menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) dalam melakukan transaksi perdagangan dengan negara mitra.

Artinya ketika eksportir Indonesia bertransaksi dengan pengusaha di China, mereka menggunakan kurs Rupiah dan Renminbi/Yuan, tidak menggunakan dollar AS. Begitu pula saat bertransaksi dengan negara lain.

“Dengan negara besar seberti China sedang dievaluasi menggunakan mata uang mereka. Ini paling tidak bisa membantu dalam nilai tukar,” ujar Shinta, kepada Anadolu Agency.

Menurut Shinta, dengan menggunakan skema LCS dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar.

Shinta menambahkan kondisi perang dagang yang terjadi sangat memengaruhi kinerja ekspor dan impor Indonesia, sehingga perlu ada antisipasi lebih jauh untuk meredam dampaknya.

Dia mengatakan Indonesia saat ini mulai melakukan penetrasi pasar ekspor baru sehingga tidak lagi tergantung dengan pasar ekspor tradisional.

“Pasar baru yang kita mulai masuki seperti Afrika, Timur Tengah, Turki, dan negara di Asia Selatan,” ungkap Shinta.

Shinta juga mengatakan daya saing produk-produk Indonesia perlu terus diperbaiki sehingga efisien dan bisa berkompetisi dengan produk dari negara lain.

“Selain itu, juga perlu dilakukan penarikan investasi yang bisa menjadi substitusi impor dan berorientasi ekspor,” tambah dia.

Hal ini diperlukan karena 70 persen bahan baku untuk produksi di Indonesia masih berasal dari impor. Dengan menarik investasi langsung ke Indonesia, impor Indonesia berkurang karena produsen telah memindahkan produksinya ke Indonesia.

Shinta menilai untuk kondisi pasar dalam negeri saat ini masih cukup elastis (resilient) ditambah lagi saat ini masih berada pada momentum Ramadan.

“Tetapi kita tidak bisa tergantung hanya pada pasar dalam negeri. Produk kita harus menjadi bagian dari global supply chain,” pungkas Shinta.

Sepertinya pemerintah Indonesia segara tancap gas untuk mengungkit perekonomian Indonesia yang sedang melemah. Minimal, menjalankan apa yang Shinta sarankan, sambil membentengi pasar keuangan Indonesia bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait.