Implementasi komisi Annan terhambat konflik bersenjata di Rakhine
Ketua Komisi Penasehat Untuk Rakhine State U Min Myat Aye menyampaikan pasukan pemerintah di negara bagian Rakhine kini dibebani masalah keamanan baik dari Arakan Army dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)
Pizaro Gozali
JAKARTA
Implementasi rekomendasi Komisi Penasihat yang dipimpin Kofi Annan terkait Rakhine hampir terhenti akibat meletusnya konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak Budha Rakhine Arakan Army, lansir Myanmar Times pada Kamis.
Ketua Komisi Penasehat Untuk Rakhine State U Min Myat Aye menyampaikan pemerintah di negara bagian Rakhine kini dibebani masalah keamanan baik dari Arakan Army dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
“Saya percaya perdamaian dan keamanan yang tahan lama adalah faktor paling penting untuk mencapai segalanya di Rakhine,” kata U Win Myat Aye yang juga Menteri Kesejahteraan Sosial.
U Win Myat Aye menambahkan kekuatan hukum dan upaya mencegah insiden lanjutan merupakan syarat mendasar untuk menghadapi krisis keamanan saat ini.
“Kami terus berusaha mempromosikan supremasi hukum di Rakhine, dan kami menyambut mitra domestik atau internasional yang ingin bekerja sama dengan kami untuk mencapainya,” kata U Win Myat Aye dalam lokakarya untuk meninjau kembali implementasi rekomendasi dari komisi Annan.
U Win Myat Aye kini mengaku lembaganya membutuhkan bantuan organisasi internasional lainnya. Dia juga menegaskan kondisi di negara bagian Rakhine harus menjadi agenda nasional Myanmar.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak kecil -- pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
