Jokowi: BKKBN pimpin percepatan penurunan stunting

JAKARTA

Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia.

Hingga 2024 mendatang, angka stunting ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo lewat Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada Senin di Istana Kepresidenan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya.

Melalui penugasan tersebut, Presiden menargetkan angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen per tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

"Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting," ucap dia.

BKKBN akan dibantu oleh sejumlah kementerian dan dinas terkait akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.