Perang dagang dunia jadi momentum penyelesaian perundingan RCEP

Muhammad Latief

JAKARTA 

Indonesia menilai situasi perdagangan dunia yang tidak menentu ini bisa menjadi momentum untuk menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap seluruh negara ASEAN fokus pada penyelesaian perundingan, dan menunjukkan soliditas dalam mendorong kemajuan perundingan RCEP menuju penyelesaian November tahun ini.

“Di tengah situasi perdagangan global yang tidak menentu, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelesaikannya,” ujar Menteri Enggar dalam siaran persnya, Senin.

Menteri Enggar baru saja memimpin kolega-koleganya yaitu para menteri ekonomi negara asean pada pertemuan membahas penyelesaian perundingan RCEP di Bangkok, Thailand, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34.

Mandat para pemimpin ASEAN adalah menyelesaikan perundingan RCEP pada akhir 2019. Kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan RCEP dituangkan dalam Asean Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability di Bangkok di sela-sela KTT ASEAN.

Pertemuan tersebut adalah konsolidasi posisi ASEAN atas isu-isu yang belum terselesaikan di internal ASEAN maupun yang melibatkan negara mitra Free Trade Agreements (FTAs).

RCEP akan menjadi salah satu blok perdagangan bebas terbesar di dunia dengan total produk domestik bruto sebesar USD26,1 triliun atau 33 persen dari total produk domestik bruto global.

Jumlah penduduk anggota RCEP nantinya akan mencapai mencapai 3,5 miliar jiwa atau 48 persen dari total penduduk dunia, dan nilai perdagangan yang mencapai USD11,2 triliun atau sekitar 29 persen dari total nilai perdagangan dunia.

Bisa meminimalisir dampak perang dagang

Presiden Joko Widodo seperti dimuat pada media lokal mengatakan di tengah situasi dunia yang tidak menentu, semua pihak diharapkan berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan RCEP.

Kemitraan ini menurut dia bisa meminimalisir dampak perang dagang yang bisa saja merembet ke wilayah lain seperti stabilitas keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Karena itu, menurut Jokowi upaya memperkuat bangunan ekonomi negara-negara Asean secara individual maupun kolektif menjadi lebih penting.

“Perdagangan intra-ASEAN dan fasilitasi perdagangan harus diperkuat, serta UMKM harus mendapat benefit dari integrasi ekonomi ASEAN,” ujar Jokowi.

"Kerja sama dengan mitra ASEAN menjadi lebih penting, demikian pula komitmen untuk menyelesaikan negosiasi RCEP pada tahun ini di tengah situasi dunia seperti saat ini."

Menteri Enggar sendiri menjamin meski dipercepat penyelesaiannya tahun ini, perundingan RCEP tetap dijaga agar modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan yang akan memberikan manfaat bagi kawasan, serta menjunjung tinggi perdagangan global yang terbuka.

Para menteri ASEAN sepakat untuk tidak memberikan usulan baru dan fokus pada isu yang ada pada pertemuan lanjutan di Melbourne, Australia, 25 Juni-3 Juli, ujar Menteri Enggar.

Kedua, negara-negara harus bisa merespons dengan baik setiap isu yang tertunda dan penyelesaiannya, ujar Menteri Enggar

Kemudian, negara ASEAN juga harus bisa meyakinkan negara mitra mengenai definisi penyelesaian substansial dan memastikan penyelesaian akses pasar serta perundingan teks termasuk di dalamnya.

Negara lain yang mengungkapkan dukungan pada penyelesaian perundingan RCEP adalah Thailand.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan RCEP akan membantu ASEAN mengelola perubahan dan ketidakpastian di kawasan, khususnya tensi perdagangan di antara mitra dagang penting ASEAN.

Senada dengan Jokowi, Prayut mengakui kondisi ekonomi global berada pada persimpangan yang membuat ketidakpastian dan tantangan global terus meningkat.

“Komitmen kami untuk menyelesaikan negosiasi RCEP tahun ini untuk menggairahkan kembali perdagangan dunia dan memelihara kredibilitas dan sentralitas ASEAN," ujar Prayut.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika bergabung dalam kemitraan ini.

Anggota Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengatakan kerja sama seperti ini seharusnya memberi dampak signifikan bagi kemakmuran rakyat, tapi dikhawatirkan bisa mematikan sumber-sumber perekonomian dalam negeri yang selama ini sudah mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut dia, RCEP sangat tidak menguntungkan apabila menciptakan monopoli baru terhadap penguasaan sumber-sumber daya produksi.