İqbal Musyaffa
23 Mei 2019•Update: 23 Mei 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Indonesia memimpin pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas mengenai situasi terkini di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memimpin briefing DK PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa, menekankan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global.
“Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina,” tegas Menteri Retno.
Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri tertulis bahwa briefing mengenai situasi di Timur Tengah dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan.
Briefing ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.
Menteri Retno pada pertemuan tersebut menjadikan situasi di Palestina sebagai perhatian khusus Indonesia.
Menlu RI menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah khususnya di Palestina belum membaik, namun justru memburuk.
“Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina,” ungkap Menteri Retno.
Dalam konteks ini, Menlu RI menekankan tiga hal penting. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.
Menlu RI menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk (Israel), termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina.
“Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina,” kata Menteri Retno.
Poin kedua adalah perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina.
Menteri Retno menjelaskan dalam konteks ini upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting.
Menlu RI juga menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.
Dia melanjutkan poin ketiga adalah proses perdamaian harus dimulai kembali sehingga perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel untuk memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.
“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara,” ungkap Menlu RI.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global sehingga Dewan Keamanan PBB perlu memastikan adanya progres konkret.
Menteri Retno menambahkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina.
“Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia,” tekan Menteri Retno.
