Shenny Fierdha Chumaira
26 Januari 2018•Update: 27 Januari 2018
Shenny Fierdha
JAKARTA
Penelitian menemukan bahwa sekolah di Indonesia belum memiliki kesadaran akan bahaya radikalisme maupun kebijakan yang bisa melindungi sekolah dari radikalisme.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maarif Institute terhadap 40 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah yang tersebar di provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara pada akhir tahun lalu, sekolah-sekolah tersebut berpotensi dimasuki oleh paham radikalisme melalui tiga pintu yakni alumni, guru, dan kepala sekolah.
"Guru, kepala sekolah, atau bahkan pembina OSIS [Organisasi Intra Sekolah] merupakan agen internal yang menyebar radikalisme. Jaringan alumni merupakan agen eksternal," jelas Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia Doni Koesoema di Jakarta, Jumat.
Tak jarang alumni kembali ke sekolah dan memberikan kegiatan rohani kepada adik kelasnya yang masih bersekolah, di mana dalam kegiatan rohani tersebut disisipkan konten radikalisme.
Di suatu sekolah di Sukabumi, misalnya, ada alumni sekolah yang menggencarkan paham anti-kebhinekaan kepada adik kelasnya yang masih bersekolah di tempat alumni itu dulu.
Hal ini diperburuk sebab sekolah pun tidak memiliki kebijakan khusus untuk menangkal radikalisme, sehingga radikalisme semakin mudah menyusup.
Kebijakan sekolah pun sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, yang membuat kebijakan berpihak pada agama tertentu yang dominan di daerah tersebut sehingga agama lain di sekolah seolah terpinggirkan.
Kota Cirebon, misalnya. Karena masyarakat didominasi oleh agama Islam, maka OSIS di sekolah-sekolah di sana berlomba-lomba menjadi OSIS Islami padahal tidak semua siswa adalah Muslim.
Maarif Institute lantas merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama membuat Standard Operating Procedure menyangkut anti-radikalisme untuk sekolah.
Sekolah pun sebaiknya memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang bersifat kolektif dan non-primordial.
Penelitian dilakukan terhadap 450 narasumber dari 40 sekolah yang tersebar di Kota Padang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Solo, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon dalam kurun waktu Oktober-Desember 2017.
