Amnesty International: Jumlah pelanggaran HAM 2018 meningkat

Pizaro Gozali İdrus

JAKARTA 

Amnesty International Indonesia memprediksi jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akan semakin meningkat pada 2018, seiring berlangsungnya Pilkada serentak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai indikasi itu tampak dari politik identitas yang digunakan dalam momentum Pilkada selama ini. Isu-isu agama digunakan untuk menyudutkan lawan politik.

“Tahun 2018 tidak ramah terhadap HAM. Apalagi pemerintah akan fokus pada politik dan pembangunan ekonomi, bukan penyelesaian pelanggaran HAM,” kata Usman di Jakarta, Senin.

Usman mengharapkan pemerintah bisa menyelesaikan persoalan HAM dengan bijak. Dia setuju, tidak boleh ada pihak yang ingin mengganti dasar negara Indonesia, tapi membubarkan Ormas tanpa melalui jalur pengadilan juga bukan cara tepat.

“Kita ingin pemerintah menangani kasus intoleransi tanpa melanggar HAM,” kata dia.

Usman juga menyoroti doktrin pembangunan, moralitas, dan persatuan yang populer dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo -Jusuf Kalla, telah berujung pada pelanggaran HAM di berbagai daerah.

Amnesty International mengapresiasi agenda-agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan. Tapi di sisi lain niat baik ini juga menggerus hak-hak dasar warga yang berujung pada kekerasan.

Hal ini sebagaimana penggusuran paksa tanah pertanian dan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat, dan Kulon Progo, Yogyakarta, untuk membangun bandara. Petani yang memprotes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan.

“Ini adalah bentuk pelangaran HAM by products yang disponsori negara. Padahal pembangunan harus ramah HAM,” kata dia.

Dewan Pertimbangan Presiden mengaku pemerintah tetap memiliki perhatian kepada kasus HAM. Masyarakat diminta untuk terlibat aktif bersama pemerintah dalam menegakkan HAM.

“Ini bukan hanya tugas Menkopolhukam, tapi juga Komnas HAM dan masyarakat,” kata Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto.

Dia juga menampik bahwa pemerintah berupaya membungkam lawan politik dengan melakukan kriminalisasi.

“Polisi harus profesional. Jika ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan,” kata dia.