Pizaro Gozali İdrus
05 Februari 2018•Update: 06 Februari 2018
Pizaro Gozali Idrus
JAKARTA
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan situasi Hak Asasi Manusia di tingkat global dan kawasan masih kritis.
Karena itu, Indonesia mendorong kerja sama dengan negara anggota ASEAN dan kawasan lainnya.
“Indonesia secara sistematis terus melakukan penguatan HAM baik di level pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Menteri Retno saat membuka Jakarta International Conversation on Human Rights di Jakarta, Senin.
Di hadapan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein yang hadir di acara, Menteri Retno menegaskan Indonesia ingin mengambil peran dalam perayaan 70 tahun Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan 25 tahun Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA).
Menurut Menteri Retno, UDHR dan VDPA adalah instrumen untuk memperkuat prinsip HAM seperti universalitas, objektivitas, dan non politisasi.
Namun demikian, kata Menteri Retno, hingga kini pelanggaran HAM yang menciptakan gelombang pengungsi masih terjadi. Begitu juga dengan perdagangan manusia.
“Kerja sama antar negara ASEAN harus terus didorong. Kita juga penting membangun kerja sama dengan negara-negara di Afrika dan kawasan-kawasan lainnya,” kata Menteri Ratno.
Pekan lalu, ujar Menteri Retno, Indonesia mendatangani Host Country Agreement dengan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan.
Indonesia juga terus menyelenggarakan Bali Democracy Forum sebagai wadah para pemimpin dunia membicarakan persoalan HAM dan Demokrasi.
“Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia juga terus mengefektikfan peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelaraskan Islam dengan isu HAM dan Demokrasi,” kata Menteri Retno.
