Pizaro Gozali İdrus
04 Desember 2017•Update: 05 Desember 2017
Pizaro Gozali İdrus
JAKARTA
Kantor Amnesty International Indonesia resmi diluncurkan untuk mendorong penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Senin
Menurut Ketua Badan Pengurus Todung Mulya Lubis, kehidupan politik Indonesia berjalan dinamis, namun kondisi HAM di Indonesia sangat memprihatinkan.
Dia menilai Presiden Joko Widodo sudah memberikan komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Namun, presiden belum memberikan tindakan nyata untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
“Inilah hutang kita kepada rakyat Indonesia. Tak mungkin Indonesia menjadi rumah bersama jika masalah pelanggaran HAM di masa lalu belum tuntas,” kata dia di Jakarta, Senin.
Pada 7 Desember, Amnesty International Indonesia akan melebur bersama aktor-aktor HAM lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Makassar, sebagai simbol dimulainya Join Forces untuk melawan gerakan yang merongrong hak dasar dan kelompok lemah.
Amnesty International Indonesia menilai aksi pada 7 Desember tersebut juga menandai aksi Kamisan ke-517 yang selama ini konsisten mendesak penyelesaian tragedi HAM tahun 1998.
Untuk itu, pihaknya telah mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir sebagai komitmen menuntaskan pelanggaran HAM.
“Tidak ada risiko politik jika Pak Presiden hadir. Di sana ada buruh, petani, para keluarga korban HAM, kaum miskin kota yang spiritnya hanya ingin menyelesaikan pelanggaran HAM,” ujar Manager Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri.
Amnesty Internasional adalah gerakan global yang berbasis di London. Didirikan pada tahun 1961, Amnesty Internasional mulai menyoroti kasus pelanggaran HAM di Indonesia sejak tahun 1964.
Sejumlah aktivis HAM di Indonesia turut menjadi pengurus Amnesty International Indonesia, di antaranya Usman Hamid (Direktur Eksekutif), Haris Azhar, Robertus Robert, Leila Chudori, dan Sarah Lery Mboeik (Anggota Badan Pengurus).
