16 Agustus 2017•Update: 16 Agustus 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Kalangan petambak garam menyesalkan kebijakan pemerintah mendatangkan 75.000 ton garam impor dari Australia. Garam impor itu, merusak lonjakan harga pasaran garam lokal yang saat ini dinikmati para petambak, demikian dikatakan Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG), Jawa Barat, Edi Ruswandi, Rabu.
Edi meminta, pemerintah menunda terlebih dahulu rencana impor tahap selanjutnya, untuk melindungi petani yang kini mulai memasuki panen raya Agustus. Edi juga meminta komitmen kalangan industri untuk menyerap garam lokal produksi para petambak. Jangan sampai, saat cuaca normal dan produksi garam sudah berangsur pulih, kebijakan impor tetap dilakukan.
“Petani garam saat ini sedang nikmat, kebahagiaan dengan harga yang sangat bagus. Tapi kalau lagi-lagi impor, garam kita mau dikemanakan,” ujarnya saat dikusi yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta.
Dia berharap, pemerintah bisa membantu agar garam rakyat bisa digunakan oleh kalangan industry dengan meningkatkan kadar NaCl hingga paling tidak 97 persen. Dia mendengar ada salah satu fasilitas pengolahan garam yang bisa menaikkan garam kualitas 3 (kw3) dengan kadar NaCl 85% menjadi 99 persen.
Masalah produktivitas garam, menurutnya akan selesai jika pemerintah mendukung alih teknologi produksi garam. Syarat lain adalah kemauan pemerintah untukmengubah kehidupan/kebiasaan petani yang hanya mengandalkan produksi dari evaporasi air laut. Selain itu perlu juga dukungan untuk melakukan ekstensifikasi lahan tambak garam.
Garam di Indonesia menjadi polemik setelah terjadi kelangkaan di pasaran dan kenaikan harga yang cukup tinggi. Pemerintah mengungkapkan bahwa sebabnya kelangkaan ini adalah beberapa sentra produksi gagal panen akibat anomali cuaca.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebutkan produksi garam pada Mei-Juni menurun, hingga hanya rata-rata 6.200 ton pada Mei-Juni. Padahal, produksi nasional normalnya mencapai 166.000. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi garam nasional mencapai 4,3 juta ton, untuk garam konsumsi rumah tangga dan industri.
Edi mengusulkan agar pemerintah membentuk kawasan terpadu garam di suatu kawasan yang bisa menampung produksi dari dua kabupaten/kota. Di kawasan itu ada gudang, industri, teknologi, pelatihan, laboratorium bahkan perbankan untuk mendukung produksi garam.
Strategi ini bisa efektif mendongkrak kehidupan petani, “kalau di kawasan garam, air-nya saja yang belum jadi garam bisa dijual-belikan”.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai rencana aksi swasembada garam nasional. Aksi ini diawali dengan pembenahan manajemen lahan yang berusaha mengintegasikan lahan-lahan garam, kemudian melakukan ektensifikasi maupun intensifikasi.
Aksi berikutnya adalah jaminan stok garam dengan membangun gudang-gudang garam di berbagai wilayah dan penerapan system resi gudang (SRG). Langkah berikutnya adalah pembangungan pabrik pengolahan yang akan melakukan rekritalisasi dan refineri. “Langkah terakhir adalah pengaturan impor, dengan berbagai pertimbangan yang lebih tepat, seperti tempat, waktu standar mutu dan penyerapan garam impor.”
