Iqbal Musyaffa
09 April 2020•Update: 13 April 2020
JAKARTA
Lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengatakan kebijakan stimulus fiskal, pelebaran defisit, dan pembiayaan yang ditempuh oleh pemerintah dalam menangani penyebaran virus korona menyimpan potensi risiko yang perlu diwaspadai pemerintah.
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan memang stimulus dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah Covid-19, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meningkatkan ketahanan dunia usaha, sekaligus mempersiapkan pemulihan ekonomi ketika wabah telah usai.
Beberapa negara juga mengambil kebijakan pelebaran defisit anggaran, seperti Malaysia menjadi 4,5 persen PDB dan bahkan Perancis menjadi 7 persen PDB.
Dia menambahkan besarnya stimulus menyiratkan pelebaran defisit sekaligus juga besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dilakukan pemerintah.
“CORE Indonesia memandang setidaknya ada empat potensi risiko yang perlu diperhatikan pemerintah akibat rencana pelebaran defisit dan pembiayaanya hingga tahun 2022,” ujar Piter dalam keterangan resmi yang diterima Anadolu Agency, Kamis.
Risiko pertama terletak pada dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah, karena pelebaran defisit anggaran akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar.
“Sayangnya penerbitan SUN masih sangat bergantung pada investor asing. Sekitar 35 sampai 40 persen SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing,” jales Piter.
Dia mengatakan angka tersebut relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun China.
“Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow) seperti pada bulan Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak Rp145 triliun dari surat utang pemerintah,” kata Piter.
Oleh karena itu, kondisi ini akan berdampak pada imbal hasil SUN yang meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar.
Risiko kedua adalah pelemahan nilai tukar karena tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah juga meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar.
“Selama Januari sampai dengan akhir Maret rupiah melemah sebesar 17,4 persen. Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan,” kata Piter.
Risiko ketiga terletak pada dana keluar atau crowding out yang bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuditas dari perbankan.
“Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri,” kata dia.
Piter menjelaskan kalaupun swasta mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.
Risiko keempat yang perlu pemerintah waspadai adalah peningkatan utang luar negeri swasta.
“Jika pihak swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri, maka opsi utang luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun,” lanjut Piter.
Oleh karena itu, peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi US Dollar dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.
“Risiko bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas. Potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar,” imbuh dia.
