Pemerintah dorong peremajaan perkebunan karet rakyat

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha karet untuk meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat melalui program peremajaan perkebunan karet rakyat.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunanan karet, kesejahteraan petani karet juga menjadi perhatian utama.

Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat.

Beberapa faktor penunjang dari program ini yang menjadi perhatian utama pemerintah mulai dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme dalam land clearing, skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan.

“Dengan adanya penetapan SOP Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat,” ujar Darmin, Kamis.

Lebih lanjut, Darmin juga mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess untuk peremajaan karet rakyat ini.

Menurut dia, kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah dan perlu sumbangsih banyak pihak.

“Konsolidasi lahan masih mengalami beberapa kendala signifikan, terutama dalam hal tingkat partisipatif yang rendah,” ungkap dia.

Menyiasati persoalan itu, pemerintah telah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia melalui implementasi konsep FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build-Operate-Transfer).

Konsep FELCRA dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif seperti yang diterapkan di Malaysia.

Konsep ini menurut Darmin cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan dan menyebabkan rendahnya pendapatan.

Selanjutnya, konsep BOT menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di Tiongkok.

Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess. Darmin menyebut BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam.