Genjot perdagangan bebas, pemerintah dirikan FTA Centre

Muhammad Latief

JAKARTA

Kementerian Perdagangan mendirikan Free Trade Agreement (FTA) Centre di lima kota yaitu Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Medan untuk memberikan informasi pemanfaatan perjanjian bebas pada masyarakat.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan lembaga ini akan memberikan layanan konsultasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, yang ingin mempersiapkan diri di era perdagangan bebas.

Menurut Iman, pemanfaatan perjanjian dagang untuk kegiatan ekspor produk Indonesia ke mancanegara belum diimplementasikan secara maksimal, baru sekitar 70 persen untuk periode 2012-2016.

“Ini untuk meningkatkan potensi ekspor. Masyarakat harus mengetahui secara benar mengenai FTA, manfaatnya, dan cara memanfaatkannya,” ujar dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Menurut Iman, FTA Centre akan menyebarkan informasi tentang perkembangan terbaru tentang perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia.

Setiap FTA Center memiliki tiga orang tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, akses pembiayaan dan prosedur ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.

Hingga saat ini Indonesia sudah menerapkan delapan perjanjian dagang, yaitu ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, Indonesia-Japan Economics Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-Pakistan PTA.

Namun, rata-rata unitilisasi ekspor ke wilayah tersebut pada periode 2012-2016 belum maksimal. Untuk perjanjian kerja sama perdagangan barang Asean, utilisasinya baru sebesar 54,7 persen, diikuti FTA Asean-China 61,9 persen, FTA Asean-Korea 68,2 persen, Asean-India 67,4 persen dan ASEAN-Australia-New Zealand FTA 65,2 persen.

FTA Centre ini menargetkan munculnya eksportir baru yang dapat memperbanyak jumlah eksportir di Indonesia dan meningkatkan kelas usaha UMKM.

“Pelaku usaha nanti akan dibantu mengatur rencana perusahaan dalam proses ekspor. Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), akses pembiayaan, prosedur ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran ke luar negeri,” ujar dia.