Metin Mutanoglu
ANKARA
Membuka kembali Hagia Sophia di Istanbul sebagai masjid tak akan menghilangkan identitasnya sebagai warisan sejarah dunia, ungkap juru bicara kepresidenan Turki dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency.
Membuka Hagia Sophia untuk tempat ibadah, seperti yang diupayakan oleh petinggi Turki, tidak akan menghalangi orang-orang yang ingin mengunjunginya, kata Ibrahim Kalın, juru bicara kepresidenan Turki.
Kalin mengungkapkan Turki akan terus melestarikan ikon-ikon Kristen di sana, sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya memelihara semua nilai-nilai Kristen yang ada.
Hagia Sophia
“Semua masjid utama kami seperti Masjid Biru, Masjid Fatih dan Suleymaniye, semuanya terbuka untuk semua pengunjung. Jadi membuka Hagia Sophia menjadi masjid tidak akan mempengaruhi masalah kunjungan atau wisatawan. Keduanya tidak akan saling menghalangi,” tambah dia.
Presiden Erdogan mengatakan setidaknya 400 gereja dan sinagoge secara aktif terbuka untuk ibadah di Turki.
"Komunitas non-Muslim telah menjadi bagian dari Turki selama berabad-abad, dan tidak ada tekanan terhadap minoritas di Turki," tutur Kalin.
Kalin menyoroti testimoni dari perwakilan komunitas Kristen dan Yahudi di Turki, bahwa tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun di Turki.
Solusi utama bagi Suriah
Terkait gencatan senjata saat ini di Idlib, Suriah, Kalin mengatakan, “Patroli gabungan Turki-Rusia terus dilakukan sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata Idlib yang ditandatangani oleh dua pihak pada 5 Maret.”
“Gencatan senjata sejauh ini sedang dipantau ketat, tetapi kami juga melihat pelanggaran dari rezim [Assad] dari waktu ke waktu."
Dia juga menyinggung kejahatan perang rezim Assad di Idlib yang dimuat dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
“Rezim ingin merebut Idlib dengan menghukum warga sipil. Kita bisa mengatakan sebagian masalah itu sudah terkendali, tetapi solusi sebenarnya adalah dengan mendeklarasikan Idlib sebagai zona aman, dan bertindak sesuai itu.”
Sementara itu, kelompok teroris PKK/YPG masih melanjutkan kegiatannya di Suriah, termasuk Afrin, Tel Rifat, dan timur Sungai Eufrat, tetapi Turki tidak bisa membiarkan ini dan pasukan Turki akan terus menjaga perdamaian di wilayah ini, kata Kalin.
Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi. Sementara YPG adalah cabang PKK di Suriah.
Solusi terakhir bagi Suriah adalah membentuk pemerintahan sementara sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, dan jelas rezim Assad tidak akan melakukan ini, tambah dia.
"Solusi utama bagi Suriah adalah melanjutkan proses politik, menyelesaikan perundingan Komite Konstitusi, dan ini seharusnya tidak memakan waktu bertahun-tahun," sebut dia.
“Rezim [Assad] telah melakukan segalanya untuk menyabotase pekerjaan Komite Konstitusi, yang menyebabkan pekerjaannya berjalan lambat. Proses ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Sayangnya, masalah yang sangat penting masih tetap belum terselesaikan di Suriah karena hal ini,” kata Kalin.
Aneksasi Israel
Kalin menekankan rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat adalah ilegal dan sama saja dengan penjajahan baru.
Turki dengan tegas menolak rencana ini dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk melakukan hal yang sama, lanjut dia.
“Komunitas internasional harus bersatu dalam masalah ini, seperti yang terjadi pada masalah Yerusalem. Negara-negara Arab, Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, PBB, Uni Eropa, dan semua organisasi lainnya harus menunjukkan pendekatan tegas terhadap ini,” ujar dia.
“Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan jelas mengatakan kepada Presiden AS Trump, Presiden Rusia Putin, Kanselir Jerman Merkel dan banyak pemimpin lainnya bahwa Turki menolak rencana ini. Jika kita mengabaikan pelanggaran hukum ini, akan ada bencana lain di Timur Tengah,” kata Kalin.
Dia menganggap dunia Arab belum mengambil sikap yang cukup kuat.
"Secara spesifik reaksi dari Liga Arab tak serius. Ada beberapa negara di Organisasi Kerjasama Islam yang mengambil sikap tegas tetapi kita tidak bisa mengatakan ini cukup. Ketimbang mengeluarkan keputusan melawan Turki, Liga Arab harus fokus pada masalah ini,” ungkap dia.
Tuduhan 'Neo-Ottomanisme'
Kalin juga membantah klaim bahwa Turki sedang mengejar kebijakan luar negeri yang digambarkan seperti "Neo-Ottoman".
"Ini adalah tuduhan yang tidak mendasar, yang berharap dapat mencoreng kebijakan luar negeri Turki. Tidak ada yang bisa menunjukkan bukti ini."
Turki selalu mendukung para pemimpin yang sah di semua wilayah, termasuk di Mesir setelah Hosni Mubarak, dan juga di Tunisia, kata Kalin.
“Di Libya, Turki telah bekerja dengan aktor-aktor yang sah tanpa mendiskriminasi aktor-aktor politik, tanpa mengatakan 'Ini Ikhwan, ini condong ke barat, atau ini nasionalis.' Ketika perang saudara dimulai di Suriah, Turki tidak mendukung Ikhwanul Muslim di sana, tetapi mendukung rakyat Suriah. Di seluruh dunia, Islam, Islamisme, dan gerakan Islam digunakan sebagai alat untuk memberi label siapa pun,” tambah dia.
Turki tak punya keinginan untuk merebut tanah negara lain, kata dia menambahkan, "Sama seperti menginginkan stabilitas, perdamaian, pembagian hak yang adil, dan keadilan bagi negara kita, kita menginginkan hal yang sama untuk tetangga-tetangga kita, tidak lebih dari itu."
