HAMILTON, Kanada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras tindakan pasukan Israel yang disebutnya melakukan “masuk secara tidak sah” ke fasilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur yang diduduki, serta keputusan untuk menutup sementara pusat layanan kesehatan utama lembaga tersebut.

Melalui pernyataan yang disampaikan juru bicaranya, Farhan Haq, Guterres menyatakan bahwa otoritas Israel pada 12 Januari telah memasuki properti PBB, yakni Pusat Kesehatan UNRWA Yerusalem, dan memerintahkan penutupan sementara fasilitas itu.

Dalam pernyataan yang sama, Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemberitahuan kepada UNRWA bahwa penyedia layanan utilitas akan segera menghentikan pasokan listrik dan air ke sejumlah fasilitas UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki.

Guterres mengingatkan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menyesalkan langkah-langkah lanjutan yang dinilai tidak sejalan dengan kewajiban tersebut.

PBB juga menyinggung penyitaan kompleks UNRWA di Sheikh Jarrah oleh otoritas Israel. Pada 8 Januari 2026, Guterres telah menyampaikan keprihatinan seriusnya kepada Perdana Menteri Israel dan membawa isu tersebut ke perhatian Presiden Majelis Umum PBB serta Presiden Dewan Keamanan.

Menurut Haq, tindakan Israel merupakan pelanggaran terhadap prinsip tidak dapat diganggu gugatnya fasilitas PBB dan menjadi hambatan bagi pelaksanaan mandat jelas Majelis Umum agar UNRWA dapat terus beroperasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Guterres mendesak pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah mengembalikan dan memulihkan kompleks UNRWA Sheikh Jarrah serta Pusat Kesehatan UNRWA Yerusalem, sekaligus memastikan layanan utilitas penting ke seluruh fasilitas UNRWA tetap berjalan.

Langkah Israel ini menyusul undang-undang yang disahkan Knesset pada 31 Desember 2025. Otoritas Palestina melaporkan bahwa pemerintah Israel mulai memerintahkan pemutusan listrik dan air ke gedung-gedung yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki sejak Selasa.

Pada 2024, Knesset juga meloloskan undang-undang yang melarang aktivitas UNRWA di Israel dengan alasan tuduhan keterlibatan sebagian pegawainya dalam peristiwa 7 Oktober 2023, tuduhan yang telah dibantah UNRWA. PBB menyatakan UNRWA mematuhi standar kenetralan yang ketat.

UNRWA dibentuk oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun lalu untuk membantu warga Palestina yang terusir secara paksa dari tanah mereka.