ANKARA

Peristiwa 28 Februari 1997 yang dikenal sebagai “kudeta postmodern” dalam sejarah politik Turkiye telah memasuki tahun ke-29. Rapat Dewan Keamanan Nasional (MGK) pada 28 Februari 1997 tersebut memicu proses politik yang dampaknya diperdebatkan selama bertahun-tahun.

Berdasarkan rangkuman informasi, pemerintahan ke-54 yang dibentuk oleh Partai Refah (RP) dan Partai Jalan Benar (DYP) mulai menjabat pada 28 Juni 1996.

Necmettin Erbakan menjabat sebagai Perdana Menteri, sementara Tansu Ciller sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri. Pemerintahan koalisi ini kemudian menjadi pusat kontroversi dengan tudingan mengancam sistem negara.

Pada 24 Januari 1997, Kejaksaan Agung mengeluarkan peringatan kepada RP terkait kegiatan di Kayseri yang dinilai melanggar Undang-Undang Partai Politik. Kejaksaan meminta kepengurusan daerah RP di Kayseri dibubarkan dalam 30 hari, jika tidak maka akan diajukan gugatan pembubaran partai.

Ketegangan meningkat setelah Wali Kota Sincan dari RP, Bekir Yildiz, menggelar acara “Malam Yerusalem” pada 31 Januari 1997 yang dihadiri Duta Besar Iran untuk Ankara. Acara tersebut memicu polemik luas.

Pada 4 Februari 1997, sebanyak 15 tank dan 20 kendaraan lapis baja melintas di Sincan menuju lokasi latihan militer, peristiwa yang kemudian menjadi simbol proses 28 Februari.

Pada 28 Februari 1997, MGK menggelar rapat panjang selama 8 jam 45 menit di bawah pimpinan Presiden Suleyman Demirel. Dalam pernyataan resmi seusai rapat, ditegaskan bahwa prinsip negara republik yang demokratis dan sekuler tidak dapat ditawar, serta perlunya langkah-langkah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas.

Di antara rekomendasi MGK adalah penerapan pendidikan wajib delapan tahun tanpa jeda serta berbagai langkah terhadap aktivitas yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme. Perdana Menteri Erbakan akhirnya menandatangani keputusan tersebut pada 5 Maret 1997.

Perbedaan pandangan dalam koalisi mempercepat keretakan politik. Pada 18 Juni 1997, Erbakan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Demirel.

Tugas membentuk pemerintahan kemudian diberikan kepada Mesut Yilmaz dan pemerintahan baru terbentuk pada 30 Juni 1997.

Pada 16 Januari 1998, Mahkamah Konstitusi memutuskan membubarkan Partai Refah dengan alasan bertentangan dengan prinsip negara republik sekuler dan demokratis. Sejumlah tokoh partai, termasuk Necmettin Erbakan, dijatuhi larangan berpolitik selama lima tahun.

Proses 28 Februari tetap dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah politik Turkiye, terutama dalam konteks hubungan sipil-militer dan dinamika demokrasi di negara tersebut.