ISTANBUL

Wakil Ketua Akademi Intelijen Nasional Turkiye Dr. Hakki Uygur menilai hubungan Amerika Serikat dan Iran telah memasuki fase paling tegang dalam beberapa dekade terakhir, dengan risiko konflik terbuka yang terus menjadi perdebatan di tingkat regional dan internasional.

Dalam tulisan analisis untuk Anadolu Ajansı yang dipublikasikan Kamis (29/1), Uygur memaparkan bahwa hubungan Teheran dan Washington yang sejak Revolusi Iran 1979 cenderung bermusuhan semakin memburuk sejak Iran mempercepat program nuklirnya pada awal 2010-an.

Ia menyebut penandatanganan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015 sempat membuka ruang optimisme, namun situasi kembali memburuk setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS, menarik diri dari kesepakatan pada 2018, serta memerintahkan pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani pada 2020.

Menurut Uygur, sanksi ekonomi berat yang diberlakukan Amerika Serikat berdampak signifikan terhadap perekonomian Iran, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mendekati nol sepanjang 2010–2020.

Harapan akan perbaikan hubungan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga tidak terwujud akibat berbagai faktor, termasuk dinamika politik internal Iran, perang Rusia–Ukraina, serta ketegangan regional pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Ia menilai peristiwa 7 Oktober menjadi titik balik penting di kawasan. Setelah itu, Israel mengubah pendekatan strategisnya terhadap Iran dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya.

Serangkaian serangan terhadap Hizbullah di Lebanon, target Iran di Suriah, hingga runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024 disebut turut mengubah keseimbangan regional.

Uygur juga menyoroti konflik langsung Iran–Israel yang berlangsung selama 12 hari pada Juni 2025, yang menurutnya menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara dan fasilitas misil, sebelum konflik mereda dengan keterlibatan AS.

Tekanan internal dan eksternal

Selain tekanan eksternal, Uygur mencatat meningkatnya tekanan internal di Iran, terutama setelah mekanisme sanksi internasional kembali diberlakukan dan memicu gejolak ekonomi serta protes luas di berbagai kota.

Meski demikian, ia menilai pengalaman panjang pemerintah Iran dalam menghadapi krisis domestik membuat stabilitas rezim untuk sementara masih terjaga.

“Sejauh ini, protes belum berkembang menjadi ancaman langsung terhadap kelangsungan pemerintahan, meski tekanan ekonomi berpotensi memperbesar risiko di masa depan,” tulis Uygur.

Ia juga menyinggung faktor Trump, dengan menyebut gaya kepemimpinan Presiden AS yang dinilai tidak terduga berpotensi meningkatkan risiko eskalasi militer.

Iran, menurutnya, kini menolak permintaan negosiasi dari pemerintahan Trump dengan alasan hasilnya sudah dapat diperkirakan.

Namun demikian, Uygur menilai strategi tekanan jangka panjang, seperti sanksi ekonomi, tetap menjadi opsi utama Washington, meskipun risiko konflik terbuka tetap ada.

Peran Turkiye

Terkait posisi Turkiye, Uygur menyatakan Ankara berupaya mencegah skenario terburuk melalui berbagai inisiatif diplomatik, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Ia memperingatkan bahwa konflik besar di Iran berpotensi berdampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan dapat menjadikan isu Iran sebagai salah satu agenda utama kebijakan luar negeri Turkiye dalam beberapa tahun ke depan.