Mohamed Majed
02 Februari 2026•Update: 05 Februari 2026
ISTANBUL
Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas perkembangan Iran serta implikasinya terhadap keamanan kawasan dalam percakapan telepon pada Minggu, di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.
Menurut pernyataan Diwan Amiri Qatar, kedua pemimpin menyoroti situasi terkini menyusul peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk Persia, peringatan Iran mengenai kemungkinan meluasnya konflik ke seluruh kawasan jika terjadi serangan, serta dampaknya terhadap stabilitas regional. Percakapan tersebut juga membahas upaya menahan eskalasi di kawasan.
Pembahasan berlangsung ketika Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan pengerahan militernya di Timur Tengah, disertai ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menargetkan Iran.
Teheran menyatakan Washington menggunakan sanksi, tekanan, dan upaya memicu ketidakstabilan sebagai dalih intervensi eksternal yang bertujuan mengganti pemerintahan. Pejabat Iran memperingatkan akan memberikan respons “menyeluruh dan belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap setiap serangan.
Selain isu Iran, Tamim dan Macron turut membahas perkembangan di Jalur Gaza, termasuk langkah-langkah perlindungan warga sipil dalam kerangka perjanjian gencatan senjata yang berlaku. Keduanya juga meninjau upaya mendukung stabilitas di Lebanon serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara tersebut.
Gencatan senjata di Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 mengakhiri konflik selama dua tahun. Otoritas Palestina melaporkan lebih dari 71.700 orang tewas dan sekitar 171.500 lainnya terluka, sementara sekitar 90 persen infrastruktur sipil mengalami kerusakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Di Lebanon, pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah yang ditandatangani pada akhir November 2024 dilaporkan masih berlanjut. Otoritas Lebanon menyatakan Israel terus menargetkan infrastruktur kelompok tersebut.
Pemerintah Lebanon berulang kali menyerukan penghentian pelanggaran dan mendesak Israel mematuhi ketentuan perjanjian, sementara Hizbullah menyatakan tetap berkomitmen pada gencatan senjata dan meminta Israel menarik diri dari wilayah yang diduduki.
Gencatan senjata tersebut mengakhiri ofensif Israel yang dimulai pada Oktober 2023 dan berkembang menjadi perang skala penuh pada September 2024. Otoritas Lebanon menyebut konflik itu menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 lainnya.
