ISTANBUL 

Pemerintah Suriah menilai pembebasan sejumlah tahanan ISIS oleh kelompok YPG/SDF dari penjara al-Shaddadi di Provinsi Hasakah, Suriah timur laut, sebagai pelanggaran keamanan serius yang mengancam stabilitas Suriah, kawasan, dan keamanan internasional.

Kementerian Dalam Negeri Suriah, Senin (19/1), menyatakan siap mengambil alih pengelolaan dan pengamanan seluruh penjara yang menahan anggota ISIS di Hasakah sesuai dengan standar internasional, guna mencegah kebocoran keamanan maupun upaya pelarian.

“Kami memegang tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk menjamin keamanan penjara-penjara tersebut serta mencegah segala bentuk pelanggaran keamanan,” demikian pernyataan resmi kementerian.

Pemerintah Suriah juga menyatakan kesiapan melakukan koordinasi langsung dengan Amerika Serikat dalam kerangka kerja sama mencegah kebangkitan kembali terorisme serta menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Dalam pernyataannya, Damaskus menegaskan SDF bertanggung jawab penuh atas setiap pelarian atau pembebasan anggota ISIS dari fasilitas penahanan yang berada di bawah kendali mereka.

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa satuan gabungan khusus dari Departemen Tugas Khusus dan Administrasi Penjara telah disiapkan untuk mengambil alih pengamanan penjara, termasuk perimeter dan pengelolaan internal, dengan standar penjagaan tertinggi guna mencegah penyusupan maupun penyelundupan.

Sebelumnya, Kantor Berita Suriah SANA mengutip Komando Operasi Angkatan Darat Suriah yang menyatakan bahwa pasukan pemerintah telah menguasai Kota al-Shaddadi beserta penjaranya di selatan Hasakah, serta langsung melakukan operasi penyisiran untuk menangkap anggota ISIS yang melarikan diri.

Komando militer juga memberlakukan jam malam total di al-Shaddadi dan sekitarnya, serta mengimbau warga melaporkan keberadaan anggota ISIS yang melarikan diri kepada pasukan yang dikerahkan.

Menurut pernyataan militer, sebelumnya Angkatan Darat Suriah telah menghubungi mediator dan pimpinan SDF untuk menyerahkan pengelolaan penjara al-Shaddadi kepada aparat keamanan dalam negeri, namun permintaan tersebut ditolak oleh SDF.

Pemerintah Suriah secara terpisah menegaskan penolakan tegas terhadap upaya penggunaan isu terorisme sebagai alat tekanan politik maupun keamanan. Damaskus menuding apa yang disebut sebagai “Administrasi Otonom” SDF telah mengeksploitasi isu terorisme untuk kepentingan politik dan melakukan tekanan keamanan.

Suriah menegaskan kembali kesiapan penuh institusi militer dan keamanannya untuk memerangi terorisme dalam kerangka upaya internasional memberantas ISIS, serta menjamin keamanan seluruh pusat penahanan sesuai standar internasional.

Pemerintah Suriah juga memperingatkan SDF agar tidak mengambil langkah ceroboh yang dapat memfasilitasi pelarian tahanan ISIS atau menjadikan penjara sebagai alat tekanan politik, seraya menegaskan bahwa setiap pelanggaran keamanan akan menjadi tanggung jawab penuh pihak yang menguasai fasilitas tersebut.

Pada Minggu malam, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengumumkan gencatan senjata serta kesepakatan integrasi penuh SDF ke dalam institusi negara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, SDF akan menarik pasukan militernya dari wilayah timur Sungai Efrat dan menyerahkan kendali administratif serta keamanan Provinsi Raqqa dan Deir ez-Zor kepada pemerintah Suriah.