ISTANBUL

Jerman dinilai berpotensi memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga keamanan Eropa, khususnya terkait perang Rusia-Ukraina, seiring perubahan lanskap geopolitik dan melemahnya jaminan keamanan transatlantik dari Amerika Serikat.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Turki-Jerman, Prof. Dr. Enes Bayraklı, menanggapi pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam pertemuan Koalisi Sukarelawan di Paris pada 6 Januari lalu. Dalam pertemuan itu, Merz menyatakan bahwa Jerman dapat mengambil peran militer setelah tercapainya gencatan senjata di Ukraina.

Bayraklı menilai perdebatan mengenai kemungkinan pengiriman pasukan Jerman ke Ukraina mencerminkan titik balik strategis bagi Berlin dalam mendefinisikan kembali perannya di Eropa, relasinya dengan Amerika Serikat, serta posisinya menghadapi Rusia.

Menurut dia, isu tersebut tidak semata menyangkut Ukraina, tetapi juga pertanyaan lebih luas tentang siapa yang akan menjamin keamanan Eropa ke depan dan dengan mekanisme seperti apa.

Namun, Bayraklı menekankan bahwa penempatan langsung tentara Jerman di wilayah Ukraina masih menjadi isu sensitif. Selain pertimbangan militer dan politik, faktor sejarah Perang Dunia II dinilai masih membentuk persepsi publik dan politik di Eropa Timur terhadap kehadiran pasukan Jerman.

Karena itu, Jerman disebut lebih cenderung mendukung penerapan gencatan senjata dari luar wilayah Ukraina, melalui peran logistik, pelatihan, komando, dan pencegahan, ketimbang mengerahkan pasukan tempur secara langsung.

Bayraklı juga menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang mendorong Eropa untuk lebih mandiri dalam urusan keamanan. Tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan belanja pertahanan serta mengurangi ketergantungan pada AS dinilai telah mengubah dinamika keamanan kawasan.

“Keamanan Eropa kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” kata Bayraklı. Ia menilai Prancis dan Jerman sebagai motor utama Uni Eropa tidak memiliki banyak alternatif selain mengambil kepemimpinan di bidang keamanan, dengan Inggris sebagai mitra potensial.

Dalam kerangka tersebut, Bayraklı menyebut kemungkinan terbentuknya kerja sama militer yang lebih kuat antara Jerman, Prancis, dan Inggris, yang dalam jangka panjang dapat melibatkan Turki. Kolaborasi semacam itu dinilai dapat menjadi pilar baru bagi arsitektur keamanan Eropa pascaperang Ukraina.

Ia menambahkan, meski Jerman mungkin menghindari penempatan pasukan langsung di Ukraina, Berlin tidak lagi memiliki ruang untuk sepenuhnya menjauh dari tanggung jawab militer, politik, dan ekonomi dalam konflik Rusia-Ukraina serta keamanan Eropa secara keseluruhan.