ISTANBUL

Operasi militer terbatas Tentara Suriah terhadap organisasi teroris YPG/SDF di lingkungan Sheikh Maqsood dan Ashrafiyeh di Aleppo menandai titik balik kritis dalam mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan di Suriah pascarevolusi.

Selama perang saudara, dua lingkungan ini dikendalikan oleh YPG/SDF berdasarkan kesepakatan dengan rezim Assad yang telah tumbang, dan memiliki bobot simbolik yang signifikan, baik secara militer maupun politik.

Sementara wilayah tersebut berfungsi sebagai alat tawar-menawar bagi YPG/SDF dalam negosiasi integrasi dengan Damaskus, pemerintah Suriah memandangnya sebagai zona anomali yang harus dipulihkan kedaulatannya secara penuh pada era pascarevolusi.

Apa yang terjadi di Sheikh Maqsood dan Ashrafieh?

Setelah runtuhnya rezim Ba’ath pada 8 Desember 2024, Sheikh Maqsood dan Ashrafieh menjadi agenda khusus dalam pertemuan antara Damaskus dan YPG/SDF.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 1 April 2024 mengatur penyerahan bertahap kedua lingkungan tersebut kepada otoritas pusat. Kesepakatan itu mencakup penarikan senjata berat dari wilayah tersebut, pengakhiran kehadiran militer YPG/SDF, penyediaan keamanan oleh pasukan pemerintah Suriah bersama unit keamanan internal organisasi tersebut, serta integrasi struktur administrasi ke dalam pemerintahan pusat.

Namun, pada periode berikutnya, Damaskus berpendapat bahwa ketentuan kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara penuh atau tepat waktu, dengan menilai bahwa YPG/SDF secara efektif tetap mempertahankan kehadiran bersenjatanya di lingkungan tersebut dan menggunakan wilayah itu sebagai alat tekanan politik.

Ketegangan dalam negosiasi terkait Kesepakatan 10 Maret—yang membayangkan integrasi YPG/SDF dalam tahun pertama era pascarevolusi—terwujud dalam meningkatnya ketegangan di dua distrik ini.

Meski para pihak mengalami gesekan berkala dan insiden keamanan terisolasi, konflik langsung berhasil dihindari dalam waktu yang cukup lama. Namun, fase baru mulai terlihat ketika tenggat penerapan Kesepakatan 10 Maret berakhir pada akhir 2025.

Para pihak mengadakan pertemuan terakhir di Damaskus hanya beberapa hari sebelum operasi dimulai, tetapi YPG/SDF menolak mundur dari tuntutan maksimalisnya. Oleh karena itu, operasi di Sheikh Maqsood dan Ashrafieh yang langsung menyusul dapat ditafsirkan sebagai “upaya memecah kebuntuan politik dengan membangun keseimbangan kekuatan baru di lapangan”.

Ketegangan di Aleppo meningkat pada 6 Januari 2026. Serangan yang diluncurkan dari Sheikh Maqsood dan Ashrafieh ke distrik lain di kota tersebut dinilai oleh Damaskus sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan dan ancaman langsung terhadap keamanan perkotaan.

Sementara hari-hari awal ditandai dengan saling tembak artileri dan mortir, kendali atas lingkungan tersebut mulai berangsur berpindah ke pemerintah Suriah pada 8 Januari. Gencatan senjata yang diumumkan pada 9 Januari dengan cepat dilanggar oleh YPG/SDF, mendorong otoritas Damaskus menetapkan wilayah itu sebagai zona militer tertutup dan memulai operasi penyisiran dan pembersihan.

Pada 10 Januari, penarikan unsur-unsur terakhir YPG/SDF dari Aleppo dikonfirmasi, dan operasi terbatas tersebut segera berakhir dengan pemerintah Suriah mengamankan kendali penuh atas Sheikh Maqsood dan Ashrafiyeh.

Hasil operasi

Dampak dari operasi Aleppo jauh melampaui keseimbangan militer langsung di lapangan. Hasil paling segera dari konflik ini adalah tersingkapnya rapuhnya aliansi YPG/SDF dengan suku-suku Arab. Memang, suku-suku Arab yang sebelumnya bersekutu dengan YPG/SDF di lingkungan tersebut beralih kesetiaan ke pemerintah Suriah segera setelah operasi dimulai.

Perkembangan ini menjadi preseden yang menunjukkan bahwa aliansi serupa organisasi tersebut di timur Sungai Eufrat juga sama rapuhnya, dan unsur-unsur Arab dapat dengan cepat membelot dalam operasi Tentara Suriah di wilayah tersebut. Selain itu, operasi Aleppo telah mengalihkan keunggulan psikologis dan militer ke pihak Suriah terkait penerapan Kesepakatan 10 Maret.

Dengan demikian, YPG/SDF kemungkinan akan mengambil sikap yang lebih defensif di meja perundingan ke depan. Dalam konteks ini, tekanan militer dapat berfungsi untuk mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan yang menguntungkan Damaskus dan membuka kebuntuan politik, alih-alih mengganggu proses integrasi.

Bentrok tersebut juga mengungkap kapasitas dan motivasi YPG/SDF yang terbatas untuk melakukan perang perkotaan berkepanjangan dengan intensitas tinggi. Kegagalan mengirim bala bantuan ke Aleppo menjadi indikator penting bahwa organisasi tersebut mungkin tengah menata ulang prioritas pertahanannya ke wilayah inti mereka.

Hal ini memberikan gambaran mengenai kemungkinan skenario operasi Damaskus di provinsi seperti Deir ez-Zor dan Raqqa di masa depan. Selain itu, fakta bahwa beberapa subunit terus bertempur meskipun gencatan senjata telah diumumkan menyoroti kegagalan komando dan kendali di dalam YPG/SDF, sekaligus memperlihatkan perpecahan antara unsur-unsur yang berbasis di Qandil dan komponen lokal.

Aspek kritis lain dari operasi ini adalah bahwa model tata kelola yang diterapkan Damaskus di Sheikh Maqsood dan Ashrafieh akan secara langsung membentuk persepsi penduduk Suriah timur—yang saat ini berada di bawah kendali YPG/SDF—terhadap pemerintah pusat.

Sementara pendekatan yang menahan diri terhadap warga sipil menunjukkan bahwa ujian ini telah dimulai secara positif, kelanjutan proses tersebut perlu dicermati secara dekat. Selain itu, tersingkirnya YPG/SDF dari lingkungan-lingkungan ini menghilangkan hambatan keamanan utama bagi keterlibatan ekonomi antara Aleppo dan Türkiye, sehingga menciptakan fondasi baru bagi integrasi ekonomi kawasan.

Pendekatan AS di Suriah pasca-Aleppo

Pendekatan Amerika Serikat terhadap operasi ini mencerminkan sikap yang seimbang. Meski Washington menyerukan agar para pihak menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog, AS tidak memproyeksikan pencegahan langsung di lapangan yang berpihak pada YPG/SDF.

Hal ini secara de facto memperkuat posisi tawar Damaskus dan secara tidak langsung berkontribusi pada pembentukan ulang status quo di Aleppo yang menguntungkan pemerintah Suriah. Namun, masih belum jelas apakah pendekatan ini akan berlanjut di timur Sungai Eufrat. Perlu dicatat bahwa retorika AS secara menonjol menekankan kembalinya ke meja perundingan.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil ini, kecil kemungkinan dinamika konflik baru antara pasukan pemerintah Suriah dan organisasi teroris YPG/SDF akan muncul dalam waktu dekat. Meja perundingan kemungkinan akan dibangun kembali berdasarkan keseimbangan baru yang terbentuk ini.

Namun, bergantung pada potensi kemunduran dalam pembicaraan integrasi, jeda ini bisa jadi tidak berlangsung lama. Pemerintah Suriah berharap bahwa keseimbangan baru di lapangan akan memaksa organisasi tersebut mengambil garis yang rasional dalam negosiasi politik.

Perkembangan semacam itu dapat membuka jalan bagi solusi politik. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah sebaliknya, terdapat risiko bahwa ketegangan akan kembali meningkat dan konflik akan bergeser ke timur Sungai Eufrat.

*Pendapat yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu. Penulis adalah Koordinator Studi Levant di Center for Middle Eastern Studies (ORSAM).