Pemerintah Suriah dorong integrasi pasukan dan layanan publik di Hasakah

ISTANBUL

Pemerintah Suriah menunjuk seorang utusan presiden untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan 29 Januari dengan kelompok YPG/SDF, langkah yang disebut bertujuan memperkuat kehadiran negara dan mendorong integrasi di wilayah timur laut.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, mengutip direktorat media kepresidenan, melaporkan Brigadir Jenderal Ziad Al-Ayesh ditugaskan menindaklanjuti perjanjian tersebut serta memfasilitasi proses integrasi di bawah otoritas negara Suriah.

Menurut pernyataan kepresidenan, penunjukan itu dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga negara, mengatasi hambatan administratif, dan mengaktifkan kembali layanan publik di wilayah yang tercakup dalam kesepakatan.

Media Suriah menyebut Al-Ayesh berasal dari Desa Arjah Al-Jawalah di pedesaan Provinsi Hasakah, Suriah timur laut. Ia tercatat memiliki gelar di bidang Syariah dari Universitas Al-Ouzai di Lebanon serta gelar magister administrasi bisnis dari Universitas Idlib di Suriah barat laut.

Sebelum jatuhnya rezim Bashar Assad pada 8 Desember 2024, Al-Ayesh menjabat kepala urusan sipil di Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Keselamatan di Idlib.

Pada 30 Januari, pemerintah Suriah mengumumkan telah mencapai “kesepakatan komprehensif” dengan SDF yang bertujuan mengakhiri perpecahan di negara itu dan memulai fase integrasi baru. Kesepakatan tersebut mencakup Kota Hasakah dan Qamishli serta integrasi pasukan militer, dan disebut melengkapi perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada 18 Januari.

Perjanjian terbaru itu menyusul operasi militer Angkatan Darat Suriah yang merebut kembali sejumlah wilayah di Suriah timur dan timur laut setelah adanya dugaan pelanggaran berulang oleh SDF terhadap kesepakatan Maret 2025.