RAMALLAH/ISTANBUL

Otoritas Israel mengeluarkan tender pembangunan 3.401 unit rumah permukiman baru di wilayah E1, sebelah timur Yerusalem, yang berada di Tepi Barat yang diduduki.

Langkah ini dinilai berpotensi memutus Yerusalem Timur dari wilayah Palestina lainnya dan melemahkan prospek solusi dua negara.

Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina, dalam pernyataan pada Rabu (7/1), memperingatkan bahwa pembangunan di kawasan E1 dapat memisahkan Yerusalem Timur dari lingkungan Palestina di sekitarnya serta menghambat pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan secara wilayah.

Wilayah E1 merupakan koridor strategis di Yerusalem Timur yang direncanakan Israel untuk menghubungkan kota tersebut dengan permukiman-permukiman di sekitarnya, termasuk Maale Adumim, melalui penyitaan lahan dan pembangunan baru. Palestina menilai rencana ini akan menghalangi ekspansi perkotaan alami warga Palestina.

Kepala Komisi, Muayyad Shaaban, mengatakan tender yang dikeluarkan Otoritas Pertanahan Israel menandai dimulainya secara efektif proyek yang selama hampir tiga dekade dibekukan akibat tekanan internasional.

Ia menambahkan, prosedur persetujuan rencana tersebut telah rampung pada Agustus 2025.

Menurut Shaaban, langkah ini bertujuan memisahkan sepenuhnya Yerusalem dari wilayah Palestina di sekitarnya, memecah belah Tepi Barat, serta mencegah pertumbuhan perkotaan Palestina di timur Yerusalem, yang pada akhirnya mengubah lanskap geografis dan demografis kota tersebut.

Shaaban juga menyebut bahwa sepanjang 2025 Israel mengeluarkan tender untuk 10.098 unit permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki, dengan lebih dari 7.000 unit dialokasikan untuk permukiman Maale Adumim.

Sementara itu, kelompok pemantau permukiman sayap kiri Israel, Peace Now, mengecam tender di E1 sebagai tindakan “kecerobohan politik” yang merusak harapan tercapainya solusi politik dan masa depan yang lebih baik bagi warga Israel dan Palestina.

Peace Now menilai pembangunan permukiman di E1 bertujuan menciptakan fakta permanen di lapangan yang tidak dapat dibalik, sehingga mendorong terbentuknya satu negara. Kelompok itu juga memperingatkan bahwa berbagai indikator mengarah pada sistem yang menyerupai apartheid.

Kelompok tersebut mencatat bahwa sepanjang 2025 tercatat pembangunan 9.629 unit permukiman, termasuk lebih dari 6.700 unit di Maale Adumim, jumlah yang melampaui total tender yang diterbitkan selama enam tahun sebelumnya secara gabungan.

Peace Now menambahkan bahwa tender-tender tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kerangka kerja antara pemerintah Israel dan pemerintah kota Maale Adumim, yang ditandatangani di hadapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut data pejabat Palestina, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman di Tepi Barat, termasuk sekitar 250.000 di Yerusalem Timur. Otoritas Palestina menilai ekspansi permukiman tersebut disertai kekerasan pemukim yang bertujuan menggusur warga Palestina secara paksa.

Selama beberapa dekade, Otoritas Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan ekspansi permukiman, yang dinilai ilegal menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memperingatkan bahwa aneksasi formal atas Tepi Barat akan mengakhiri peluang solusi dua negara sebagaimana diamanatkan resolusi PBB.

Pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat pentingnya menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.