Pizaro Gozali İdrus
12 Juli 2019•Update: 15 Juli 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap pengguna dan bandar narkoba oleh kepolisian Filipina, lansir Philstar pada Kamis.
Pemerintah Filipina mencatat sekitar 6.600 orang telah tewas oleh polisi dalam tembak-menembak dengan tersangka pengedar narkoba sejak Rodrigo Duterte terpilih pada 2016.
Perang narkoba tiga tahun Duterte telah menimbulkan pertumpahan darah di Filipina, dengan laporan pembunuhan para tersangka oleh polisi dan pria bersenjata bertopeng hampir setiap malam.
Resolusi pertama tentang Filipina yang dipimpin oleh Islandia ini, diadopsi dengan suara 18 negara yang mendukung dan 14 menentang
Resolusi ini menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk menyiapkan laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi HAM di Filipina.
Evan Garcia, Duta Besar Manila untuk PBB di Jenewa, langsung menolak resolusi ini dan mengatakan keputusan ini partisan dan sepihak.
"Resolusi ini tidak mewakili kemenangan hak asasi manusia tetapi sebuah parodi atas mereka," kata Garcia.
Sementara ketika ditanya wartawan di Manila, Duterte mengaku akan melihat terlebih dahulu rencana penyelidikan tersebut.
"Biarkan mereka menyatakan tujuan mereka dan saya akan melihatnya," jelas dia.
