Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM di Burundi ditutup

Alaattin Dogru

DAKAR

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Burundi ditutup hingga batas waktu yang tak ditentukan pada Senin menyusul tanggapan positif terhadap krisis politik.

Selama 23 tahun beroperasi, kantor OHCHR menjadi mitra strategis negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

Kantor ini didirikan pada 1995 untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat krisis politik setelah pembunuhan Presiden Melchior Ndadaye pada 1993.

Krisis dan kerusuhan terjadi sejak Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan pencalonannya untuk masa jabatan ketiga pada April 2015, setelah memerintah selama 13 tahun.

Sebuah perjanjian yang ditandatangani di Arusha, Tanzania pada Agustus 2000 antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata menegaskan bahwa kepala negara hanya dapat dipilih dua kali masa jabatan.

PBB pun membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Burundi PBB pada 2016 untuk meninjau dan menyelidiki pelanggaran HAM.

Burundi menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional pada Oktober 2017.

Menurut data terbaru UNHCR yang dirilis Agustus lalu, lebih dari 1.000 warga Burundi tewas akibat kekerasan dan 400.000 orang terpaksa mengungsi.

*Munira Abdelmenan Awel turut berkontribusi dalam laporan ini