Jurnalis kesulitan mewartakan krisis Rohingya

Ayhan Simsek

COLOGNE, Jerman

Jurnalis di Myanmar bekerja di bawah tekanan besar pemerintah yang membatasi reportase mengenai krisis Rohingya, ujar kepala editor Anadolu Agency untuk layanan bahasa asing, Rabu.

Dalam sebuah konferensi internasional bertajuk "Krisis dan Solusi Rohingya" di Cologne, Jerman, Mehmet Ozturk mengatakan: "Wartawan harus mendapatkan izin untuk pergi ke wilayah Rakhine di mana pembantaian dan penganiayaan terjadi. Izin masuk sangat sulit didapatkan, bahkan seringkali ditolak sama sekali,"

Menurut PBB, sejak Agustus tahun lalu, lebih dari 750.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari kampung halaman mereka akibat operasi militer brutal yang dilancarkan oleh tentara Myanmar.

Dokter Lintas Batas menyebutkan, sedikitnya 9.000 jiwa tewas di Rakhine sepanjang 25 Agustus - 24 September.

Ozturk mengatakan bahwa organisasi media internasional kesulitan mendapatkan informasi yang objektif dan tepercaya dari wilayah tersebut.

Pemerintah Myanmar sering menolak permintaan visa dari representatif media internasional yang ingin datang ke Rakhine. Sementara itu, jurnalis lokal harus bertindak hati-hati, karena masalah keamanan.

"Meskipun media lokal mengetahui apa yang orang-orang Rohingya alami, mereka tidak dapat melaporkan seperti apa adanya," ungkap Ozturk.

Maka dari itu, organisasi media internasional berusaha memperoleh informasi melalui para pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga.

"Jurnalis yang melaporkan berita langsung dari Bangladesh, terkait dengan apa yang terjadi di Myanmar, harus puas dengan apa yang sumber mereka ungkapkan daripada pengamatan mereka sendiri. Bahkan data visual juga diperoleh dari pengungsi Rohingya. Hal ini menimbulkan masalah verifikasi informasi dan gambar," tambah dia.

Ozturk yang memiliki banyak pengalaman di kawasan itu menekankan bahwa ketika mewartakan krisis Rohingya, perlu diingat bahwa ini bukan hanya menyangkut konflik agama atau etnis.

"Krisis Rohingya mencakup segala aspek, politik, ekonomi, militer, dan strategis," jelas dia, sambil menekankan pentingnya aspek strategis di kawasan itu dan kekayaan sumber daya alamnya.

Ozturk menggarisbawahi bahwa penganiayaan orang-orang Rohingya telah diketahui oleh masyarakat internasional sehingga mendesak pemerintah Myanmar untuk bertindak.

"Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017 telah melukai hati dunia, terutama negara-negara Muslim. Kesadaran internasional akan krisis Rohingya semakin besar," tambah dia.