Pızaro Gozalı Idrus
09 Februari 2020•Update: 11 Februari 2020
SELANGOR
DPR RI meminta pemerintah Indonesia mengambil peran untuk menjadi mediator rekonsiliasi Palestina antara Hamas dan Fatah.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengataka rekonsiliasi ini penting dilakukan di tengah kondisi Palestina yang terus terpuruk akibat kebijakan Trump.
“Itu sangat memungkinkan karena komitmen Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan concern atas persoalan Palestina,” ujar Fadli kepada Anadolu Agency di sela-sela konferensi ketiga Liga Parlemen untuk Al-Quds (LP4Q) di Selangor, Malaysia pada Sabtu.
Fadli juga menyampaikan parlemen negara-negara Muslim harus mengambil inisiatif untuk dapat memfasilitasi persatuan antara Hamas dan Fatah.
Menurut Fadli, problematika antara Hamas dan Fatah rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak ingin Palestina mereka.
“Harus ada yang memfasilitasi karena pecahnya dua faksi itu akan mengurangi soliditas untuk menghadapi Israel,” kata Fadli.
Sekitar 500 anggota parlemen termasuk ketua DPR dari berbagai belahan dunia akan berkumpul di Malaysia untuk menghadiri LP4Q.
Ketua panitia LP4Q Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan konferensi dua hari ini akan membahas sejumlah problem Palestina, khususnya rencana perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan Donald Trump baru-baru ini.
“Kami menyambut konferensi ketiga ini diadakan di Malaysia dan akan menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman terkait tindakan yang akan kita ambil untuk mempertahankan dan mendukung perjuangan Palestina,” ujar Ibrahim dalam keterangan persnya, Jumat.
Ibrahim menyampaikan LP4Q kini terdiri dari 700 anggota parlemen dari 70 negara, meningkat dari tahun 2015 yang hanya berisi 125 anggota parlemen dari 25 negara.
Kegiatan ini dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan pidato penutupan akan disampaikan Anggota Parlemen Malaysia Anwar Ibrahim.
