MUI: Umat Muslim dunia harus kompak bantu Palestina
Untuk bisa menyelesaikan masalah Israel-Palestina, umat Islam harus kompak
Shenny Fierdha
JAKARTA
Majelis Ulama Indonesia, MUI, pada Selasa (18/7) mengatakan bahwa umat Islam dunia harus bersatu dalam membantu Palestina terkait insiden penutupan kawasan Mesjid Al Aqsa di Jerusalem pada Jum'at lalu (14/7).
“Persoalan dasarnya Palestina masih dikuasai Israel. Semakin lama semakin rumit kondisinya. Untuk bisa menyelesaikan masalah Israel-Palestina, umat Islam harus kompak. Kalau dunia Islam tidak bisa bersatu, selaamanya tidak ada wibawanya,” jelas Wakil Ketua Umum MUI Pusat Yunahar Ilyas kepada Anadolu Agency saat diwawancara lewat sambungan telepon.
Ia mengatakan, sejumlah negara Arab sedang mengalami gejolak politik yang berujung pada perselisihan antara negara-negara tersebut sehingga membuat bersatunya negara Islam di seluruh dunia semakin sulit. Padahal kebersatuan itu diperlukan untuk membantu Palestina melawan penjajahan Israel.
Di samping itu, Yunahar berkata bahwa persoalan antara kedua negara tersebut dapat terselesaikan andai Israel mau menghormati dan mengakui batas negara Palestina.
“Pemerintah [Indonesia] termasuk presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sudah satu suara tentang Al Aqsa supaya Israel mengakui negara Palestina dengan batas sebelum perang 1967. Jadi batasnya itu. Israel harus keluar dari wilayah yang diduduki sesudah 1967,” ujarnya.
Jum'at lalu, terjadi insiden penembakan terhadap beberapa polisi Israel oleh tiga orang keturunan Arab di Kota Tua, Jerusalem. Para pelaku lalu lari ke Haram al-Sharif yaitu suatu area yang di dalamnya meliputi Mesjid Al Aqsa. Mereka kemudian ditembak mati polisi Israel.
Tak lama kemudian, otoritas Israel menutup area tersebut sehingga umat Muslim tidak bisa menunaikan solat Jum'at di Masjid Al Aqsa. Hal ini memicu kemarahan dan kecaman umat Muslim dari sejumlah negara di antaranya Yordania, Malaysia, bahkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Hari Minggu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk membuka kembali area tersebut secara bertahap setelah kondisi keamanan di sana dirasa membaik.
