YERUSALEM

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memimpin langsung aparat keamanan Israel membongkar sejumlah bangunan milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur yang diduduki, Selasa (20/1).

Saksi mata menyebutkan pasukan Israel, disertai sedikitnya satu unit buldoser, memasuki kompleks kantor pusat UNRWA di kawasan Sheikh Jarrah dan meratakan bangunan permanen maupun bangunan bergerak di dalam area tersebut.

Pasukan Israel juga menaikkan bendera Israel di atas kompleks itu, menggantikan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya terpasang.

Ben-Gvir menyebut pembongkaran tersebut sebagai langkah penting bagi otoritas Israel di Yerusalem. Dalam unggahan di media sosial X, ia menyatakan tindakan itu sebagai “hari bersejarah” dan menuding UNRWA sebagai pendukung terorisme.

Wakil Wali Kota Yerusalem Aryeh King turut mengecam UNRWA dengan pernyataan bernada keras di media sosial, serta menyatakan pengusiran badan PBB itu dari Yerusalem sebagai sebuah pencapaian.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengecam keras tindakan Israel tersebut dan menyebutnya sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB dan fasilitasnya.

Menurut Lazzarini, pembongkaran itu merupakan bentuk pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional, termasuk terhadap hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang seharusnya dihormati oleh semua negara anggota, termasuk Israel.

Ia menegaskan Israel berkewajiban melindungi dan menghormati keutuhan serta status tak dapat diganggu gugat dari seluruh fasilitas PBB.

Bulan lalu, parlemen Israel atau Knesset meloloskan undang-undang yang memutus pasokan listrik dan air ke fasilitas UNRWA di Yerusalem Timur.

Sebelumnya, pada 2024, Knesset juga mengesahkan aturan yang melarang aktivitas UNRWA di Israel dengan alasan dugaan keterlibatan sejumlah pegawai badan tersebut dalam peristiwa 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah UNRWA. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan UNRWA menerapkan standar netralitas yang ketat.

Lazzarini menambahkan bahwa langkah Israel tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional pada Oktober lalu, yang menegaskan kewajiban Israel untuk memfasilitasi, bukan menghambat, operasi UNRWA, serta menyatakan bahwa Israel tidak memiliki yurisdiksi atas Yerusalem Timur.

Ia memperingatkan bahwa tindakan serupa dapat meluas ke lembaga internasional lain apabila tidak ada respons tegas dari komunitas internasional.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun lalu untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terusir dari tanah mereka.